Masalah Regulasi, Honor Guru Non Database di Berau Belum Cair

BERAU – Nasib guru honorer non database di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan setelah mereka mengaku belum menerima gaji sejak Juni 2025. Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik yang menggantungkan hidup dari honor bulanan merasa resah dan berharap ada kepastian dari pemerintah daerah.

Andi, salah seorang guru honorer non database yang bertugas di sebuah sekolah dasar di Tanjung Redeb, menyampaikan sejak bulan Juni hingga September dirinya belum mendapatkan hak pembayaran. Ia mengatakan situasi tersebut membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit karena honor yang seharusnya menjadi penopang utama belum kunjung cair.

Ia menceritakan bahwa masalah ini berawal sejak Januari lalu. Saat itu, para guru honorer non database sempat dirumahkan selama tiga hari. Setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) kolektif dari Dinas Pendidikan Berau, mereka kembali bekerja. Namun, pencairan gaji baru dilakukan enam bulan kemudian dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).

“Setelah itu kami tidak boleh lagi digaji dari BOSNAS, dan dialihkan menggunakan aplikasi INAPROC dengan skema membeli jasa perorangan. Tapi sudah tiga bulan berjalan, hasilnya tetap sama, belum gajian juga,” terangnya.

Keterangan dari bendahara sekolah menyebut, penyebab keterlambatan adalah belum adanya aturan Peraturan Bupati (Perbup) Berau yang menjadi dasar hukum pembayaran honor bagi guru non database. Karena itu, proses administrasi terhenti dan belum ada kejelasan apakah akan menggunakan skema baru atau tetap menunggu regulasi tersebut.

Situasi ini menimbulkan dilema di lapangan. Guru-guru honorer non database disebut enggan menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah daerah karena merasa serba salah. Menurut Andi, pihak sekolah hanya bisa memberikan imbauan agar mereka bersabar menanti keputusan.

“Kami hanya bisa berharap ada solusi segera. Bagaimanapun, ini hak kami sebagai tenaga pendidik,” pungkasnya.

Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik non database. Guru honorer berharap ada langkah cepat agar hak mereka tidak lagi tertunda, sekaligus memberi kepastian yang dapat meringankan beban hidup sehari-hari.[]

Admin05