DPRD Kutim Kawal Percepatan Realisasi APBD Perubahan 2025

KUTAI TIMUR – Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 kini memasuki tahap pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, rendahnya serapan APBD hingga Agustus 2025 menjadi sorotan tajam para wakil rakyat di Gedung DPRD Kutim.

Dari catatan yang ada, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 3,7 triliun atau sekitar 43,98 persen dari total alokasi Rp 8,4 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat waktu tersisa hanya tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran.

Dalam rancangan perubahan APBD 2025, postur anggaran Kutim diproyeksikan menurun signifikan, dari sekitar Rp 11 triliun menjadi kurang lebih Rp 9 triliun. Penyesuaian ini dianggap perlu untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan belanja.

Namun, meski jumlah anggaran menurun, realisasi serapan justru berjalan lambat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan sekaligus kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Sayid Umar menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran menjadi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan.

“Berdasarkan data yang disampaikan realisasi anggaran per Agustus 2025, baru mencapai 43,98 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi belanja Rp 8,4 triliun,” kata Sayid Umar, Jumat (26/09/2025).

Ia menilai pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran berjalan lambat. Fraksi PKS mendorong adanya langkah strategis agar alokasi belanja dapat terserap optimal sebelum tahun anggaran berakhir.

Menurutnya, APBD yang tidak terserap maksimal akan berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik, padahal anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat.

Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Gabungan Amanat Perjuangan (GAP) melalui juru bicara Shabaruddin. Ia menilai capaian serapan anggaran hingga Agustus mencerminkan lemahnya daya serap pemerintah daerah.

“Angka ini memperlihatkan lemahnya daya serap anggaran. Fraksi GAP menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus benar-benar menyasar pada kebutuhan rakyat Kutai Timur,” tegas Shabaruddin.

Fraksi GAP mendesak Pemkab Kutim mempercepat realisasi program pembangunan dengan memperbaiki mekanisme lelang, pencairan dana, dan pelaksanaan proyek.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah memastikan pembangunan memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama di desa-desa pesisir dan pedalaman yang selama ini kerap tertinggal dalam pembangunan infrastruktur maupun layanan dasar. “Lambatnya serapan APBD membuat rakyat tidak merasakan manfaat APBD Kutim sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Kritik dan desakan dari berbagai fraksi DPRD Kutim ini menandakan adanya kegelisahan legislatif terhadap lambannya kinerja eksekutif dalam menjalankan program. Legislator menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menyejahterakan masyarakat.

Rendahnya serapan anggaran bukan hanya soal administrasi atau teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan rakyat.

Masyarakat Kutim berharap agar perdebatan di gedung dewan segera berujung pada langkah nyata. Percepatan realisasi belanja daerah dinilai penting agar program-program pembangunan yang dijanjikan bisa segera dirasakan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

Jika pemerintah daerah mampu bergerak cepat, maka serapan APBD bisa dimaksimalkan meski waktu semakin sempit. Sebaliknya, jika lamban, maka ketidakpuasan publik berpotensi meningkat karena pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan sisa waktu yang terbatas, Pemkab Kutim dituntut untuk melakukan akselerasi di berbagai lini. Penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, percepatan proses lelang, dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci agar serapan APBD dapat meningkat.

DPRD Kutim berjanji terus mengawal proses ini melalui fungsi pengawasan. Sementara itu, publik menunggu bukti nyata bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur. []

Admin03