Narkoba dan TPPO Jadi Prioritas Utama Kapolda Kaltara

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menyatakan kedua persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya bertemu dengan awak media dalam agenda silaturahmi di Tanjung Selor, Selasa (30/09/2025). Pertemuan ini menjadi momen pertama Kapolda Djati menjalin komunikasi langsung dengan insan pers sejak resmi dilantik pada Agustus lalu.

Menurut Kapolda, keberadaan media memiliki peran vital dalam membantu kepolisian menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada masyarakat. “Kita ingin informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar akurat dan sesuai faktanya,” ujarnya.

Ia menekankan, media bukan hanya sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Dukungan pemberitaan yang berimbang dan faktual diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kapolda menegaskan, peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi Kaltara, mengingat wilayah ini berbatasan langsung dengan negara lain. Ia berkomitmen memerangi penyalahgunaan narkoba hingga ke internal kepolisian.

“Perang terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk kepada anggota kami, kalaupun masih ada yang bermain baik langsung maupun tidak langsung, maka sanksinya saya tegas yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegas Kapolda.

Djati juga mengapresiasi program Kapolda sebelumnya yang membentuk kampung bebas narkoba di Slumit Pantai. “Program yang sudah dilakukan oleh Kapolda Kaltara sebelumnya sangat luar biasa, dengan mendirikan kampung bebas narkoba di Slumit Pantai. Itu saya sangat apresiasi dan dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba,” ungkapnya.

Selain narkoba, TPPO juga menjadi perhatian serius. Posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya jalur rawan penyelundupan tenaga kerja ilegal. Kapolda mengajak semua pihak untuk turut serta dalam mengawasi dan menindak praktik perdagangan orang.

Meski demikian, Djati mengakui terdapat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan jumlah personel di lapangan. Hal ini membuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun lembaga swadaya, menjadi sangat penting. “Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi semua pihak agar Kaltara tetap aman, damai, dan kondusif,” ucapnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan Kapolda baru dalam memimpin jajaran Polda Kaltara. Dengan mengedepankan transparansi dan kerja sama lintas sektor, Kapolda optimistis program pemberantasan narkoba dan TPPO dapat berjalan lebih efektif. []

Admin03