Wakil Bupati Irawati Tekankan Kesetaraan Pendidikan di Kotim

KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026, sebagai wujud komitmen daerah dalam pemerataan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Acara peresmian digelar di Islamic Center Sampit, yang difungsikan sementara sebagai lokasi Sekolah Rakyat, pada Selasa (30/09/2025).

Kegiatan ini dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menandai dimulainya proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim. Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan rasa bangga sekaligus terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan dinas terkait.

“Alhamdulillah, hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat berbangga dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama kementerian dan dinas terkait, yang sudah mendukung berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.

Melalui MPLS, para siswa diperkenalkan pada lingkungan sekolah, para guru, dan teman-teman baru mereka. Sekolah Rakyat menampung siswa dari 17 kecamatan, sehingga kegiatan pengenalan lingkungan menjadi sangat penting untuk membangun ikatan sosial dan disiplin awal.

Selain kegiatan belajar, Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas asrama, di mana siswa diwajibkan tinggal selama 24 jam penuh. Anak-anak hanya bisa dijenguk keluarga pada hari Minggu. “Jadi, selain belajar, mereka juga dibina untuk hidup dalam sistem kekeluargaan, saling menjaga, dan bersosialisasi dengan baik,” tambah Irawati.

Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrem pada kategori desil 1 dan desil 2. Irawati menegaskan, prioritas utama adalah memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga yang berpendapatan rendah.

“Alhamdulillah, menurut ibu, program dari pusat ini memang sangat tepat sasaran. Prioritasnya adalah keluarga yang tidak mampu. Jadi, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Irawati juga menyoroti pentingnya perbaikan data penerima manfaat. Ia menyebut, masih ada warga miskin ekstrem yang belum terdata dengan baik, padahal data tersebut diunggah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan di Kotim, yang termasuk kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah. “Di sini semua anak memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada sekat-sekat. Mereka berhak atas pendidikan berkualitas tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga,” pungkasnya. []

Admin03