Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KETAPANG – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menguak fakta miris di balik pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan menyehatkan anak-anak sekolah. Dua belas hari berlalu sejak 24 siswa dan seorang guru SDN 12 Benua Kayong jatuh sakit akibat konsumsi makanan MBG, namun hingga kini Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mulia Kerta Yayasan Adinda Karunia Ilahi belum dicopot dari jabatannya.
“Untuk Kepala SPPG-nya kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari BGN,” kata Kepala MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi, kepada wartawan, Sabtu (04/10/2025).
Agus menjelaskan, operasional dapur SPPG Mulia Kerta telah dihentikan sementara. Ia menegaskan langkah lanjutan baru akan diambil setelah hasil pemeriksaan lengkap diterima dari instansi terkait. Namun, penantian ini menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran serius yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Sebagai bentuk antisipasi, Agus menyebut pihaknya kini menggandeng Dinas Kesehatan untuk menempatkan ahli gizi di setiap dapur SPPG. “Kami cukup kesulitan mencari ahli gizi berpengalaman. Sebagian besar sudah bekerja di rumah sakit atau di instansi pemerintah,” katanya.
Ironisnya, di tengah sorotan publik, Agus mengakui bahwa masih ada 22 dapur SPPG di Ketapang yang tetap beroperasi tanpa izin operasional lengkap, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. “Seluruh SPPG kini sedang melengkapi dokumen perizinan itu. Untuk data terbaru yang sudah memiliki izin, kami masih menunggu pembaruan dari koordinator wilayah,” ujarnya.
Kondisi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola MBG di daerah. Program yang digadang sebagai upaya meningkatkan gizi pelajar justru dihadapkan pada krisis kepercayaan publik. Tanpa evaluasi menyeluruh, risiko serupa dapat terulang, mengancam keselamatan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. []
Admin04
