Anggaran Mewah, Kualitas Murah

TANA TIDUNG – Kritik keras dilontarkan mantan anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, Michael Yunus, terhadap proyek pembangunan Jembatan Sungai Sebawang yang kini kembali disorot publik. Proyek yang menelan dana Rp 13,8 miliar itu dianggap gagal memenuhi ekspektasi masyarakat, bahkan kini dilanjutkan ke tahap kedua dengan tambahan anggaran Rp 1,4 miliar.

“Saya juga terlibat dalam pengesahan anggaran 13 miliar lebih itu, tepatnya Rp 13,8 miliar. Tapi saya sangat kecewa. Kenapa kok hasilnya jadi begitu? Tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Michael mengaku awalnya mendukung proyek tersebut karena diyakini mampu memperlancar mobilitas warga di sekitar Sungai Sebawang. Namun, kenyataannya, jembatan yang dibangun justru memunculkan persoalan baru. Infrastruktur yang seharusnya menjadi jalur utama malah kerap dikeluhkan karena kualitasnya buruk dan tak aman dilalui.

“Dengan anggaran 13 miliar, harusnya mewah jembatan itu. Ini pusat lalu lintas masyarakat. Tapi bahkan sekarang ditambah lagi anggaran Rp 1,4 miliar. Ini kan uang rakyat. Sangat merugikan masyarakat,” tegas Michael.

Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan publik terhadap lemahnya pengawasan dan transparansi dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Terlebih, proyek ini sempat tercatat dalam temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai lebih dari Rp 2 miliar.

“Bahkan di audit BPK juga ada temuan kan, Rp 2 miliar lebih itu. Apakah benar ini, kita belum tahu. Makanya saya sebagai mantan DPR sangat-sangat kecewa,” lanjutnya.

Kritik itu tak berdiri sendiri. Warga pun ikut menyoroti kondisi jembatan yang disebut belum berfungsi optimal dan membahayakan pengguna jalan. Beberapa waktu lalu, sebuah dump truck dilaporkan terperosok di bagian tanjakan penghubung jembatan akibat struktur jalan yang tak rata.

Namun yang paling disayangkan adalah tidak adanya penjelasan terbuka dari pihak DPUPR-Perkim Tana Tidung mengenai masalah kualitas konstruksi maupun pelaksanaan proyek lanjutan senilai Rp 1,46 miliar yang kini dikerjakan oleh CV Jaya Bangun Ulun Taka. Proyek ini dijadwalkan rampung dalam 120 hari kalender sejak 20 Agustus 2025.

Dalam konteks kebijakan publik, proyek ini menjadi gambaran klasik bagaimana pembangunan infrastruktur seringkali dijadikan simbol keberhasilan, tapi minim akuntabilitas. Ketika anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah dikucurkan, hasilnya justru menjadi beban baru bagi masyarakat yang menunggu manfaat nyata.

Kritik Michael Yunus bukan sekadar suara pribadi seorang mantan wakil rakyat, melainkan cermin kekecewaan publik terhadap manajemen proyek pemerintah daerah yang sering kali tertutup dan tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Jika uang rakyat sebesar Rp 13,8 miliar lebih hanya berujung pada jembatan bermasalah yang masih harus diperbaiki, maka yang rusak bukan hanya infrastruktur tetapi juga kepercayaan publik terhadap cara negara mengelola pembangunan di daerah. []

Admin03