Pemprov Kalbar Siap Tindak SPBU Nakal Usai Aksi Sopir

KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya turun tangan menyikapi gelombang protes besar yang dilakukan ratusan sopir truk dan ekspedisi di kawasan Tugu Alianyang, Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/10). Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena mempersoalkan dugaan permainan mafia dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Krisis solar bersubsidi yang dirasakan para sopir, ditambah dengan dugaan keterlibatan SPBU nakal yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) serta maraknya tangki siluman, dinilai menjadi puncak dari lemahnya pengawasan distribusi BBM di daerah. Para sopir menyebut kondisi itu telah mengganggu aktivitas angkutan logistik dan merugikan mereka secara ekonomi.

Dalam unjuk rasa tersebut, para pengemudi membawa berbagai spanduk dan poster bernada tuntutan keras agar pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam rantai distribusi solar bersubsidi. Mereka meminta keadilan dan jaminan ketersediaan bahan bakar bagi angkutan niaga.

Menanggapi situasi itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Krisantus Kurniawan, M.Si, memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan praktik curang yang merugikan masyarakat.

“Penyampaian aspirasi ini kami terima. Hari ini ada tiga perwakilan sopir menyampaikan persoalan serius terkait distribusi BBM subsidi jenis solar di seluruh provinsi Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menginstruksikan langkah tegas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk menertibkan seluruh SPBU di wilayah tersebut. Pemerintah bahkan mendorong agar sanksi berat dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kita akan buat Pertamina menertibkan seluruh SPBU. Pengemudi truk dan ekspedisi harus diutamakan. Pertamina wajib menunjuk SPBU untuk pengisian solar bersubsidi bagi sopir ekspedisi. Jangan ada lagi tangki siluman yang bermain di SPBU,” tegas Krisantus dengan nada tinggi.

Selain itu, ia mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran di lapangan.

“Segera laporkan, Jika terbukti, SPBU tersebut akan langsung diberi sanksi tegas,” pungkasnya.

Aksi para sopir mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan yang menilai langkah protes itu sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan distribusi energi. Masyarakat berharap, respons cepat pemerintah dan penegakan aturan oleh Pertamina dapat menjadi langkah awal memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. []

Fajar Hidayat