Jahidin Dorong Pemerintahan Berbudaya

SAMARINDA – Pembangunan pemerintahan yang efektif dan berintegritas tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi formal. Lebih dari itu, pemerintahan harus berakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa yang telah lama menjadi jati diri masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan oleh Jahidin, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”, yang digelar pada Minggu, (19/10/2025), di Jalan AW Syahrani Gang 45, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Dalam kegiatan tersebut, Jahidin hadir sebagai pemateri utama bersama dua narasumber lainnya, Wahyudin dan Syahrani. Kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai lapisan masyarakat yang antusias mengikuti sesi diskusi mengenai tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam pemaparannya, Jahidin menegaskan bahwa konsep good governance atau pemerintahan yang baik tidak boleh dipisahkan dari akar budaya bangsa. Ia menilai nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Nilai budaya bangsa kita harus menjadi roh dalam setiap proses pemerintahan, bukan sekadar slogan,” ujar Prof. Jahidin di hadapan peserta kegiatan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, kearifan lokal perlu dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa yang religius, humanis, nasionalis, dan demokratis. Menurutnya, nilai budaya merupakan warisan berharga yang membentuk karakter dan memperkuat ketahanan sosial di tengah arus globalisasi yang kian kuat. “Nilai-nilai budaya bangsa diwariskan dari generasi ke generasi dan membentuk karakter serta identitas bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Wahyudin dan Syahrani dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses pembangunan. Mereka menekankan bahwa keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di lingkungan masing-masing adalah bentuk nyata dari partisipasi demokratis yang harus terus diperkuat.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, sejalan dengan semangat menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat.  []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah