Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC – Retorika panas Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang diplomasi internasional. Dengan nada tuduhan yang tanpa bukti konkret, Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “gembong narkoba”. Tuduhan tersebut, yang disampaikan lewat media sosial Truth Social, memperlihatkan betapa politik luar negeri AS di bawah Trump kembali condong pada pendekatan konfrontatif dan penuh provokasi.
Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menuding pemerintahan Kolombia gagal mengendalikan produksi narkoba dan menyalahkan Petro sebagai aktor di balik meningkatnya perdagangan kokain ke Amerika Serikat. “Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” tulis Trump dalam unggahannya. Ia bahkan mengancam akan menghentikan “pembayaran dan subsidi skala besar” dari Washington kepada Bogota.
Trump menegaskan bahwa produksi narkoba dari Kolombia “menyebabkan kematian, kehancuran, dan malapetaka” di Amerika Serikat. Namun, ia tidak menguraikan secara detail bentuk bantuan atau subsidi yang disebutnya sebagai “penipuan”. Dalam unggahan berikutnya yang ditulis dengan huruf kapital, ia menegaskan, “MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN.”
Sementara itu, Petro tidak tinggal diam. Melalui akun X (Twitter), ia menyebut Trump telah “dibodohi oleh tim dan para penasihatnya” saat memutuskan penghentian bantuan tersebut. “Trump telah dibodohi,” kata Petro, menuding bahwa keputusan itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam negeri AS ketimbang fakta di lapangan.
Hubungan diplomatik antara Washington dan Bogota memang terus menegang sejak Trump kembali berkuasa. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro setelah ia menghadiri aksi pro-Palestina di New York dan menyerukan agar militer AS tidak mematuhi perintah presiden.
Padahal, Petro sebelumnya telah berjanji melakukan intervensi sosial dan militer untuk “menjinakkan” wilayah penghasil koka di Kolombia. Namun, strategi tersebut dianggap tidak efektif oleh Washington. Ironisnya, AS justru memperluas operasi militer di kawasan Amerika Selatan dengan dalih pemberantasan narkoba.
Pada 17 Oktober lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan bahwa pasukan AS menyerang sebuah kapal di perairan internasional yang disebut berafiliasi dengan kelompok gerilya Kolombia, Tentara Pembebasan Nasional (ELN). “Sedikitnya tiga awak kapal tewas,” ujar Hegseth. Ia tidak menyebut lokasi spesifik, tetapi mengklaim operasi itu berada di bawah yurisdiksi Komando Selatan AS.
Serangan tersebut menandai perluasan operasi militer Amerika di wilayah yang sensitif secara geopolitik. Sejumlah pakar hukum internasional menilai tindakan AS ini berpotensi melanggar hukum laut, sebab serangan dilakukan tanpa upaya penangkapan atau proses peradilan terhadap awak kapal.
Kolombia sendiri belum memberikan tanggapan resmi. Namun, pengamat menilai serangan itu bisa semakin memperkeruh hubungan antara kedua negara, apalagi setelah Trump secara terbuka menuduh Petro sebagai kriminal. Bahkan, beberapa analis melihat kebijakan ini sebagai bentuk tekanan politik untuk menjustifikasi kebijakan luar negeri Trump yang semakin agresif di Amerika Latin.
Venezuela, yang berbatasan langsung dengan Kolombia, menuduh operasi tersebut memiliki motif tersembunyi untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Tuduhan itu bukan tanpa dasar, mengingat Washington selama ini menuduh Maduro terlibat dalam kartel narkoba dan telah berulang kali melakukan operasi militer di sekitar Karibia.
Dengan tuduhan sepihak, ancaman penghentian bantuan, dan tindakan militer di luar batas yurisdiksi, kebijakan luar negeri Trump tampak lebih menyerupai demonstrasi kekuatan daripada strategi diplomatik. Alih-alih menekan produksi narkoba, langkah semacam ini justru bisa memperburuk instabilitas regional dan menimbulkan ketegangan baru di Amerika Selatan. []
Admin03
