Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KAPUAS HULU — Proyek air bersih Potan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, kini menjadi sorotan masyarakat. Proyek bernilai lebih dari Rp100 miliar yang digarap bertahap sejak 2010 hingga 2013 itu, kini kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Masyarakat menyayangkan proyek yang sedianya bertujuan menyediakan air bersih bagi warga di tiga desa dan satu kota itu, justru tidak memberikan manfaat nyata. Warga bahkan menilai proyek tersebut gagal dan meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri penyebab tidak berfungsinya sistem air bersih tersebut.
“Sejak proyek air bersih Potan itu selesai dibangun, masyarakat kami tidak ada menikmati air bersih dari Sungai Potan tersebut. Sementara pipanya melalui wilayah kami,” kata Tri Tugas Tanto, Kepala Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, baru-baru ini.
Tri menilai proyek tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. “Saya dengar juga di Kota Putussibau, air dari Potan ini juga tidak mengalir,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Desa Sibau Hilir, Antonius Marno, mengungkapkan hal serupa. Ia menegaskan bahwa pipa dari proyek air bersih Potan juga melewati wilayah desanya, namun warga tidak pernah menikmati air bersih yang dijanjikan.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat kami tidak merasakan air bersih dari Potan itu. Sementara air bersih Potan itu sebenarnya untuk tiga desa dan satu Kota Putussibau,” tuturnya.
Antonius menambahkan, proyek bernilai besar itu perlu ditelusuri lebih dalam agar jelas penggunaan anggaran negara yang telah digelontorkan. “Makanya kita minta APH dapat mengusut tuntas proyek tersebut karena berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk proyek itu,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Putussibau Utara, Yohanes, mengatakan hingga kini pihak kecamatan belum pernah menerima laporan resmi terkait hasil pembangunan proyek air bersih Potan. Ia menjelaskan, proyek tersebut sudah berjalan sebelum dirinya menjabat sebagai camat.
“Harapan kita agar bisa diperbaiki dan ditinjau kembali agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, apalagi keperluan air bersih di Potan adalah support PDAM induk di wilayah Kota Putussibau,” ujarnya.
Menurut Yohanes, proyek itu merupakan program yang didanai APBN, dan alur koordinasinya dilakukan langsung dengan dinas teknis tanpa melibatkan kecamatan dalam proses serah terima.
“Sesuai tugas dan fungsi, kalau memang dianggap janggal atau gagal dalam pelaksanaan proyek tersebut, silakan untuk APH mengusutnya hingga tuntas,” pungkasnya. []
Fajar Hidayat
