Simkopdes Jadi Senjata Baru Hidupkan Koperasi Desa Digital

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, dukungan itu tak berhenti pada tataran seremonial. Pemprov Kalbar menuntut agar koperasi benar-benar bergerak, bukan sekadar papan nama yang tak hidup di lapangan.

Langkah konkret diwujudkan melalui pelatihan peningkatan kompetensi bagi para pendamping koperasi yang telah direkrut. Kegiatan ini menjadi ujung tombak pembenahan manajemen dan semangat kewirausahaan di tingkat akar rumput.

Pelatihan perdana bagi pendamping KDKMP angkatan I tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Harris Pontianak, Senin (20/10/2025).

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2.143 KDKMP di Kalimantan Barat yang telah memiliki badan hukum. Meski demikian, banyak di antaranya masih tertatih dalam memulai dan mengembangkan usaha.

“Tidak semua pengurus koperasi mengerti tentang bisnis dan pengelolaan usaha. Karena itu, kita melakukan pelatihan terhadap para pendamping koperasi. Setelah dilatih, mereka akan mendampingi sekaligus memberikan pelatihan kepada Project Management Officer (PMO) atau petugas manajemen koperasi,” jelas Harisson.

Ia menegaskan, pembekalan itu diharapkan mampu memutus rantai lemahnya kapasitas pengelolaan koperasi di daerah.

“Dengan begitu mereka mampu melihat peluang bisnis di desa atau kelurahan untuk dikembangkan menjadi usaha yang maju, yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi maupun masyarakat sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Ayub Barombo, menuturkan bahwa total pendamping KDKMP di Kalbar berjumlah 245 orang, terdiri atas 30 PMO dan 215 business assistant yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

“Harapan kami dengan adanya pelatihan ini, pengurus koperasi dan para pendamping dapat bersinergi. Jangan sampai ada perbedaan pandangan yang justru menghambat jalannya koperasi,” ujarnya.

Ayub juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola koperasi. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI telah membangun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai wadah digitalisasi yang memungkinkan kerja sama antarkoperasi serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha.

Dengan langkah ini, Pemprov Kalbar ingin memastikan koperasi tidak sekadar menjadi simbol ekonomi rakyat, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mesin penggerak kesejahteraan desa dan kelurahan. []

Fajar Hidayat