Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya menindaklanjuti kasus dugaan perundungan (bullying) yang terjadi di Sekolah Rakyat Kotim. Namun langkah itu dinilai banyak pihak terlambat, sebab tindakan baru dilakukan setelah kasus terlanjur mencuat dan menjadi perhatian publik.
“Begitu kami mendapat kabar adanya dugaan bullying di Sekolah Rakyat, kami langsung merespons. Dinsos memiliki fungsi pengawasan, sedangkan untuk kegiatan operasional sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan para guru di sana,” ujar Hawianan, Kepala Dinsos Kotim, Selasa (21/10/2025).
Pernyataan itu menegaskan bahwa Dinsos baru bergerak setelah muncul laporan dari masyarakat. Padahal, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sosial anak, pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal, apalagi Sekolah Rakyat baru beroperasi tiga minggu dan menampung anak-anak dari latar belakang sosial rentan.
Hawianan mengakui, jumlah tenaga pendidik di Sekolah Rakyat masih sangat terbatas. “Jumlah siswa di sana sekitar seratus orang, sementara wali asuh hanya sepuluh. Jadi satu orang harus mengawasi sepuluh anak,” jelasnya. Keterbatasan ini justru menyoroti minimnya perencanaan pemerintah daerah dalam menyiapkan sekolah bagi anak-anak kurang mampu.
Terkait kasus dugaan bullying, Hawianan mengatakan pihaknya masih menelusuri lebih dalam. “Kami belum tahu persis kejadiannya. Akan kami dalami dulu bagaimana kronologinya dan nantinya mencari solusi terbaik,” ujarnya. Namun, pernyataan itu menimbulkan kesan bahwa Dinsos lebih sibuk merespons reaksi publik ketimbang memastikan perlindungan anak sejak dini.
Kasus ini bermula ketika seorang siswa berinisial P (8) enggan kembali ke sekolah setelah diduga mengalami kekerasan dari teman sekelasnya. “Matanya biru, katanya ditampar sama temannya. Karena sering ribut, jadi dijemput pulang, takut terjadi apa-apa,” kata W, tante korban, Senin (20/10/2025).
Meski keluarga korban akhirnya memilih penyelesaian secara kekeluargaan, peristiwa ini menjadi sinyal bahwa sistem pengawasan di sekolah masih lemah. Dinsos seharusnya tidak hanya datang setelah kejadian, tetapi memastikan lingkungan belajar benar-benar aman bagi anak-anak.
Nenek korban, A, menyebut cucunya sempat dipukul saat makan, namun keluarga enggan memperpanjang persoalan karena pihak sekolah dinilai sudah berupaya menjaga anak-anak. Kepala Sekolah Rakyat, Nikkon Bhastari, juga menegaskan bahwa P kini sudah kembali bersekolah dan pihaknya akan menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi.
Sementara itu, Dinsos mengaku akan menindaklanjuti kasus ini melalui kunjungan dan wawancara langsung dengan pihak sekolah. “Kami akan tindak lanjuti dan mencari akar permasalahannya. Mohon dimaklumi, sebagian besar anak-anak ini dari latar belakang kurang mampu, bahkan putus sekolah,” kata Hawianan.
Namun, “memaklumi” tindakan bullying bukanlah solusi. Kasus ini justru menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang aktif, bukan sekadar reaktif. Dinsos perlu memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapat jaminan keamanan dan perlindungan penuh di lingkungan pendidikan. []
Admin03
