DPRD Kutim Akan Evaluasi Tuntutan Warga Terkait Kinerja ASN dan Anggaran

KUTAI TIMUR – Ratusan warga Kutai Timur (Kutim) dari berbagai kecamatan menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi damai di kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Selasa (28/10/2025). Dalam aksi yang berlangsung, masyarakat menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, menyoroti masalah tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, hingga kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan bahwa lembaganya menghormati aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa dari sejumlah poin tuntutan yang disampaikan, banyak yang bersifat konstruktif dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi DPRD maupun pemerintah daerah.

“Di antaranya adalah memperbaiki kinerja para ASN untuk keselarasan masyarakat. Yang dalam hal ini mungkin ada yang semacam diskomunikasi terkait dengan perencanaan dan pernyataan,” ujar Jimmi.

Menurutnya, DPRD akan meneliti lebih dalam apakah ada ketidaksesuaian antara perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan pelaksanaan di lapangan. “Itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kita perbaiki nanti ke depan,” katanya.

Jimmi memastikan seluruh fraksi di DPRD Kutim telah menandatangani kesepakatan untuk mengawal hasil aspirasi tersebut. “Semua setuju untuk itu. dan itu yang kita harapkan supaya bisa sama-sama kita awasi,” ucapnya.

Terkait desakan pencopotan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jimmi menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan eksekutif. “Itu usulan bagaimanapun juga prerogatifnya bupati, kalau usulan kita nggak bisa intervensi pemerintah,” jelasnya.

Jimmi menjelaskan bahwa DPRD akan menelusuri dan mempelajari lebih dalam berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk laporan mengenai dugaan penyimpangan proyek di wilayah Batu Ampar. Ia menilai aspirasi warga yang muncul dalam aksi tersebut merupakan cerminan nyata dari kebutuhan masyarakat di lapangan. “Saya melihatnya seperti itu. Karena mereka yang tinggal di situ. Ya tentu mereka yang paling tahu situasinya di situ,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran publik agar tetap berpihak pada rakyat. “DPR mengawasi berjalannya perda BPKAD dan juga memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat,” tegasnya.

Jimmi mengakui bahwa percepatan pembangunan dan reformasi kinerja ASN masih menjadi tantangan. “Kita melihat progresnya memang agak lambat, pemerintahan berjalan. Tapi permasalahan juga perlu kita teliti lebih-lebih faktual, bukan dengan keadaan di lapangan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua DPRD menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah. “Saya rasa semua sepakat dengan 13 tuntutan itu, dan itu rasional untuk kita ajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah,” tutupnya.

Aksi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan DPRD Kutai Timur bahwa transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat harus terus dijaga demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.[]

Admin05