Bupati Kutim Temui Massa Aksi dan Janjikan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KUTAI TIMUR – Suasana di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (28/10/2025), sore itu terasa tegang namun tertib. Ratusan warga dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam gerakan Masyarakat Kutim Menggugat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan terhadap kinerja sejumlah perangkat daerah yang dinilai belum maksimal merealisasikan janji-janji pembangunan.

Massa mulai berdatangan sejak pukul 16.00 WITA, membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, didampingi Wakil Bupati H Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, serta Kepala Satpol PP Fata Hidayat, turun langsung menemui perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog secara terbuka.

Dalam kesempatan itu, salah seorang perwakilan warga, Arsil, menyampaikan keluhan masyarakat mengenai berbagai janji pemerintah daerah yang belum terealisasi. “Penuntutan kami sederhana saja. Apa yang sudah menjadi janji Bupati setiap kali beliau melakukan kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa, tolong segera direalisasikan,” ujarnya di depan Bupati.

Arsil juga menyinggung kinerja beberapa instansi seperti Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menilai bahwa tuntutan masyarakat bersifat normatif dan wajar dalam konteks demokrasi. “Semuanya normatif saja. Tidak ada hal-hal yang terlalu diada-adakan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa aspirasi warga lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, dan pemerintah daerah terbuka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur.

Bupati juga menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi beberapa program pembangunan terjadi karena faktor eksternal, terutama hambatan dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. “Ini salah satu daripada dampak terhambatnya TKD atau transfer ke daerah, bahkan pengurangan yang signifikan,” ucapnya.

Meski begitu, Ardiansyah memastikan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program prioritas. “Saya sudah berjanji, tahun depan, Insya Allah, mungkin beberapa di antaranya kalau mereka masuk lagi, kita akan tetap gulirkan,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Bupati juga menyinggung aspirasi masyarakat adat Dayak Basap yang menginginkan pembangunan perkampungan khusus. “Saya juga didatangi oleh adat Basap yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya dibuat perkampungan Basap. Dan kita Insya Allah siap,” ungkapnya.

Ketika ditanya soal dugaan adanya ASN yang terlibat dalam pengerjaan proyek, Ardiansyah menyampaikan bahwa hal tersebut akan ditinjau lebih lanjut. “Kalau memang hal-hal itu di luar daripada program atau di luar daripada RKPD, itu bisa dievaluasi, berbahaya. Tapi kalau itu sudah masuk ke RKPD, tidak ada masalah,” jelasnya.

Terkait isu adanya dugaan “mafia proyek”, Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. “Kita serahkan kepada aparat penegak hukum saja,” tegasnya.

Aksi damai tersebut berakhir dengan tertib setelah Bupati Kutim menyampaikan tanggapan langsung dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga secara proporsional. Pemerintah daerah, katanya, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap perangkat, menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjaga sinergi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan.

Dengan dialog terbuka itu, Ardiansyah ingin menunjukkan bahwa pemerintah Kutai Timur tidak menutup diri terhadap kritik rakyatnya. “Ini semua memang tidak ada hal yang di luar daripada retorika pembangunan. Berdasarkan retorika yang ada, kita tetap berupaya menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan kemampuan daerah,” tutupnya.[]

Admin05