Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah ini, khususnya Samarinda. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah program normalisasi Sungai Mahakam, yang dinilai menjadi kunci utama dalam pengendalian banjir di Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa Sungai Mahakam tidak pernah dikeruk selama hampir 20 tahun terakhir. Akibat sedimentasi dari hulu hingga muara, aliran sungai menjadi dangkal, sehingga muncul rencana normalisasi.
“Kapal itu ada draf-nya (ukuran kedalaman rendaman dalam air). Misalnya kapal tongkang itu 300 feet, draf-nya harus 4,8 meter. Kedalaman air di muara saat ini tidak sampai empat meter, hanya sekitar 3,8 meter dan ini yang membuat aliran air melambat dan menyebabkan banjir,” jelas Rudy kepada awak media saat ditemui di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penyebab utama banjir di Samarinda, baik akibat curah hujan tinggi maupun air pasang dari laut. “Begitu hujan sedikit saja, Samarinda langsung banjir. Bahkan saat air pasang pun tetap banjir karena aliran air tidak bisa keluar dengan cepat,” ujarnya.
Fenomena air stagnan (air stag) yang sering terjadi ketika pasang bertemu hujan deras serta pendangkalan alur di muara Sungai Mahakam menjadi pemicu utama banjir, sehingga air sulit atau lambat surut. “Samarinda dan sekitarnya, asal hujan sedikit, langsung banjir. Tidak hanya itu, air tinggi juga tetap banjir. Puncaknya setelah air pasang nanti ada namanya air stag, tidak naik tidak juga turun. Setelah 2 jam baru surut,” ungkap pria kelahiran Balikpapan tahun 1981 ini.
Selain berdampak pada banjir, pendangkalan Sungai Mahakam juga mengganggu aktivitas pelayaran kapal tongkang yang melintas di jalur tersebut. “Kapal tongkang dengan panjang 300 feet membutuhkan kedalaman minimal 4,8 meter. Sementara di muara kita hanya 3,8 meter. Artinya, ini sudah tidak memenuhi standar pelayaran,” tutur Rudy.
Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pengerukan dan kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Namun, pihaknya menegaskan pentingnya mencari alternatif pendanaan agar proyek normalisasi dapat segera terealisasi.
“Kita pahami anggaran kementerian terbatas, jadi opsi kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga menjadi solusi yang realistis,” kata Rudy.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap normalisasi Sungai Mahakam dapat menekan risiko banjir di Samarinda sekaligus menjaga kelancaran jalur transportasi air yang vital bagi perekonomian daerah. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
