Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARBARU – Ironi terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah justru menjadi penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Data terbaru menunjukkan 3.512 kendaraan dari berbagai instansi pemerintah—mulai dari lembaga kota hingga kementerian dan provinsi—belum melunasi kewajibannya.
Dari jumlah itu, 1.558 kendaraan baru menyatakan siap membayar, 394 kendaraan tercatat terlambat, dan 1.560 kendaraan lainnya menunggak pajak selama bertahun-tahun.
Temuan ini langsung direspons Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Banjarbaru dengan membentuk Tim Super PKB, yang bertugas menagih langsung pajak dari instansi terkait.
“Kami turunkan tim di Samsat Banjarbaru melakukan penagihan langsung ke instansi pemerintah dan tempat umum melalui program Super PKB,” ujar Pelaksana Tugas Kepala UPPD Banjarbaru, M. Arli Bonny Primananda, Rabu (29/10/2025).
Langkah ini menjadi peringatan keras bagi lembaga pemerintah yang selama ini lalai memenuhi kewajiban pajak, sementara masyarakat umum justru diminta taat.
Selain menagih tunggakan, UPPD juga menggerakkan mobil Samsat Keliling ke sekolah, pasar, dan kelurahan. Program ini dirancang agar masyarakat bisa membayar pajak tanpa harus datang ke kantor utama.
“Sosialisasi sekaligus memberikan layanan bayar di tempat, supaya masyarakat dan instansi lebih mudah melunasi pajaknya,” tambah Arli.
Upaya ini juga diarahkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp103,33 miliar atau 85 persen dari target perubahan sebesar Rp121,45 miliar.
Dua sumber utama pendapatan daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), masih menjadi tulang punggung keuangan daerah.
Realisasi PKB tercatat Rp63,62 miliar (80,46 persen dari target Rp79,07 miliar), sementara BBN-KB mencapai Rp38,91 miliar (93,67 persen dari target).
Beberapa jenis penerimaan lain juga menunjukkan progres positif. Pajak alat berat (PAB) bahkan melampaui target hingga 153,33 persen, dari target Rp27 juta menjadi Rp41,39 juta.
Namun, di balik capaian itu, penerimaan PKB dan BBN-KB justru menurun tajam dibanding tahun lalu, masing-masing turun 40 persen dan 77 persen. Penurunan ini dipengaruhi perubahan target murni dan anjloknya penjualan kendaraan baru.
“Kami akan terus menjaga tren positif penerimaan ini dengan memperkuat layanan, memperluas kanal pembayaran daring, serta meningkatkan kehadiran Samsat Keliling di berbagai wilayah,” ujar Arli.
Sementara itu, warga bernama Rahman (34) mengaku puas dengan pelayanan cepat Samsat Banjarbaru.
“Kebetulan saya bayar pajak motor Honda Beat, hari ini cepat, tidak antre,” kata Rahman.
Meski pelayanan publik makin mudah, sorotan kini tertuju pada ribuan kendaraan dinas pemerintah yang justru menjadi contoh buruk dalam kepatuhan pajak. Publik menanti langkah nyata agar disiplin fiskal dimulai dari aparatur negara sendiri. []
Fajar Hidayat
