Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), H. Tohar, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Sinergisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (29/10/2025).
Tohar menjelaskan, melalui paparan narasumber, pemerintah daerah memperoleh pemahaman lebih luas mengenai arah kebijakan dan rencana program kementerian serta lembaga non kementerian yang akan dijalankan pada 2026, sekaligus kesinambungannya dengan program yang sedang berjalan di tahun 2025. “Dari seluruh narasumber yang memberikan materi, kita di daerah memahami bahwa ada rencana program kementerian dan lembaga yang akan dijalankan pada 2026, di samping program yang saat ini berjalan di 2025,” ujarnya.
Ia menekankan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan agar setiap program pemerintah pusat terhubung dan berkesinambungan hingga ke tingkat daerah. “Harapan dan tujuannya agar program ini ‘ngelink’ sampai ke daerah. Tujuan akhirnya adalah adanya kesepahaman bahwa rencana program pusat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja pemerintah daerah,” jelas Tohar.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan informasi terkait alokasi anggaran nasional sekitar Rp1.300 triliun yang akan dikonversi menjadi berbagai program pemerintah pusat dan didistribusikan ke provinsi serta kabupaten/kota. Menurut Tohar, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memfasilitasi proses agregasi dan verifikasi usulan program daerah sebelum diteruskan ke kementerian sektoral terkait.
“Kabupaten PPU telah mengusulkan sekitar 54 program dan kegiatan dengan total nilai usulan mencapai Rp10,4 triliun. Namun, sebagaimana disampaikan Sekjen Kemendagri, total usulan dari seluruh daerah mencapai Rp4.000 triliun, sementara pagu anggaran masih terbatas. Karena itu, usulan akan dipertajam agar fokus pada kebutuhan yang benar-benar prioritas,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, Sekda PPU menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengonsolidasikan hasil rakor nasional. “Sesuai arahan Bupati, hasil rakor ini perlu segera ditindaklanjuti dengan rapat internal. Saya sudah meminta Bapelitbang untuk mengadakan pertemuan pada Senin mendatang guna menyatukan langkah dan memastikan tiap perangkat daerah memahami program serta mitra kementerian yang relevan,” pungkasnya.
Kegiatan rakor nasional yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang sinkron, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
