DPRD Kutim Dorong Efisiensi Anggaran Tanpa Korbankan Kepentingan Publik

KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berkomitmen menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-X Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (31/10/2025).

Pandi mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD harus menyiapkan strategi antisipatif agar kegiatan pembangunan tidak terhambat meski terjadi penyesuaian anggaran. Ia menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim akan mengambil langkah khusus untuk mengatasi kemungkinan tersebut. “Kami di Banggar juga akan menyiapkan strategi-strategi khusus bagaimana supaya pembangunan di Kutai Timur tetap survive dengan kondisi APBD kita,” ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian anggaran bukan hanya menjadi persoalan Kutai Timur, tetapi juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, DPRD akan terus berupaya memperjuangkan agar kebutuhan daerah tetap dapat terpenuhi. “Kalau berkaitan dengan tunjangan pegawai dan sebagainya ya tentu kita harus menyesuaikan APBD yang ada. Harapannya ada solusi yang baik dan menjadi rasa optimis agar semua bisa memberikan kinerja terbaiknya,” tutur Pandi.

Ia menambahkan, meski APBD diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp4,8 triliun, pemerintah daerah diharapkan tetap menjadikan program-program ekonomi sebagai prioritas utama. Pandi menilai, sektor tersebut berperan penting dalam memperkuat konektivitas pembangunan, pemerataan, dan peningkatan ekonomi dari tingkat desa hingga kabupaten.

Lebih lanjut, Pandi menyebut perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah dan pembangunan infrastruktur. “Dengan APBD yang turun, harus ada efisiensi dan penyesuaian. Jangan lagi berhura-hura lah ibaratnya. Kita harus berpikir bagaimana APBD ini bisa optimal untuk menunjang kinerja pegawai, menunjang pembangunan, infrastruktur, dan hal-hal lainnya,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kutim bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dalam membahas berbagai opsi dan strategi untuk menjaga agar program prioritas bupati tetap dapat terlaksana. “Harapannya apa yang menjadi prioritas program Pak Bupati bisa tetap terakomodasi,” kata Pandi menutup keterangannya.[]

Admin05