Publik Geram! Proyek PUPR Pontianak Dituding Tak Sesuai Spesifikasi

PONTIANAK – Proyek pembangunan Perkuatan Tebing di Jalan Parit Haji Husin 2, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, tengah jadi sorotan publik. Bukan hanya karena kualitas pekerjaannya yang diduga asal jadi, tetapi juga lantaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, memilih bungkam ketika dimintai klarifikasi oleh awak media.

Proyek bernilai miliaran rupiah yang digarap oleh CV Renjana Semesta ini bersumber dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan berada di bawah pengawasan langsung Dinas PUPR Kota Pontianak. Namun, alih-alih memberikan penjelasan terbuka kepada publik, Firayanta justru enggan berkomentar ketika dikonfirmasi soal dugaan pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi.

Sikap diam itu langsung menuai kritik dari aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI), Sarmaji. Ia menilai pejabat publik semestinya tidak alergi terhadap wartawan, karena media memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah.

“Sebagai bentuk transparansi informasi publik, Kadis PUPR Kota Pontianak wajib memberikan klarifikasi terkait proyek tersebut, baik secara teknis atau jika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi seperti sheet pile pecah dan pemasangan yang tidak rapi. Bukan justru bungkam,” tegas Sarmaji, Senin (03/11/2025).

Sarmaji juga mendesak aparat penegak hukum agar turun tangan memeriksa proyek tersebut. Menurutnya, ada indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Saya minta Kejaksaan Negeri Pontianak dan BPKP untuk memeriksa proyek tersebut. Kemudian Inspektorat Kota Pontianak juga perlu memeriksa Kabid SDA dan Kadis PUPR Kota Pontianak, Firayanta,” ujarnya menegaskan.

Desakan agar proyek ini diaudit makin kuat lantaran banyak warga sekitar yang mengeluhkan kualitas pembangunan di lokasi. Sebagian warga menyebutkan bahwa sheet pile yang baru terpasang tampak miring dan ada bagian yang sudah retak, padahal proyek belum lama dimulai.

Publik pun kini menunggu langkah tegas dari Kejari, BPKP, dan Inspektorat untuk menelusuri dugaan penyimpangan ini. Sebab, proyek publik yang dibiayai APBD semestinya dikerjakan dengan transparansi dan kualitas terbaik bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan anggaran. []

Admin03