APBD Balikpapan Dikoreksi, DPRD Tekankan Transparansi Fiskal

BALIKPAPAN — Kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2026 diperkirakan tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, yang menyoroti adanya penurunan signifikan pada aliran dana dari pemerintah pusat.

“Penurunan transfer pusat sekitar Rp1,55 triliun. Ini perlu diketahui publik agar semua memahami situasinya secara utuh,” tuturnya, Rabu (05/11/2025).

Menurut Andi, asumsi awal APBD 2026 yang sebelumnya dipatok sebesar Rp4,5 triliun akan direvisi atau dirasionalisasi menjadi sekitar Rp3 triliun. Langkah koreksi tersebut dilakukan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren penurunan akibat melambatnya aktivitas ekonomi.

“PAD kita tahun lalu sempat ditargetkan Rp1,5 triliun. Tapi melihat tren ekonomi sekarang, target itu jelas perlu disesuaikan. Jadi, pembahasan APBD harus berpijak pada angka realistis,” jelasnya.

Meski ruang fiskal menyempit, Andi memastikan pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga agar program pembangunan tidak terhambat. Menurutnya, strategi penguatan fiskal akan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah.

“Strategi penguatan fiskal akan dijalankan secara bertahap. Kita tidak bisa terburu-buru karena setiap kebijakan memerlukan perencanaan matang agar tetap seimbang,” ucapnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti harapan masyarakat yang kerap menginginkan hasil pembangunan secara cepat. Ia menilai, publik perlu memahami bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu, mekanisme, dan penyesuaian anggaran.

“Tidak semua bisa direalisasikan seketika. Ada perencanaan, penganggaran, dan keterbatasan anggaran yang harus diperhitungkan. Jadi, masyarakat perlu memahami dinamika ini,” tegasnya.

Selain itu, Andi menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah kondisi fiskal yang menantang. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menghindari kesalahpahaman dalam persepsi pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat tahu bahwa kebijakan pembangunan dibuat berdasarkan analisis dan kapasitas keuangan yang ada, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.

Penyesuaian fiskal yang dilakukan diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah