Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa tinggal diam menghadapi kebijakan itu. Menurutnya, posisi tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat tak bisa sekadar dihapus tanpa solusi.
“Posisi honorer selama ini bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai pembatasan anggaran justru mengorbankan pelayanan maksimal,” ujarnya, Selasa (04/11/2025).
Arif menegaskan, banyak tenaga honorer yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki mekanisme selektif yang tetap memberi ruang bagi mereka yang terbukti berprestasi dan berintegritas.
“Harus ada formula khusus ketika honorer memiliki kualifikasi dan prestasi dalam kinerja. Pemda harus bisa memfasilitasi,” tegasnya.
Menurut Arif, keterbatasan anggaran tidak semestinya dijadikan dalih untuk menyingkirkan tenaga honorer yang selama ini menopang jalannya pelayanan publik. Ia menilai, jika pemerintah daerah gagal menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan layanan, yang akan dikorbankan adalah masyarakat sendiri.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ribuan tenaga honorer di berbagai instansi daerah adalah pencari nafkah utama bagi keluarga mereka. Hilangnya status dan pendapatan berisiko menambah beban pengangguran dan ketimpangan sosial.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi lain agar tidak menambah beban ekonomi keluarga. Honorer yang betul-betul dibutuhkan harus diberdayakan,” ujarnya.
Arif juga mengingatkan agar honorer yang belum menunjukkan kinerja maksimal tidak serta-merta disingkirkan, melainkan dapat dialihkan ke sektor lain sesuai kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, penghapusan tenaga honorer bukan sekadar soal penghematan anggaran, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga dan stabilitas sosial daerah.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal keberlangsungan pelayanan dan ekonomi keluarga. Maka perlu kebijakan yang betul-betul bijaksana,” pungkasnya. []
Fajar Hidayat
