Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Lambatnya realisasi anggaran kembali menjadi sorotan tajam Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati. Hingga Oktober 2025, serapan APBD perubahan baru mencapai 56,06 persen, jauh dari target ideal di akhir triwulan ketiga.
Irawati menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kinerja birokrasi daerah dan kurang solidnya koordinasi antarperangkat daerah. Ia menegaskan agar semua pihak bergerak cepat memperbaiki penyerapan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.
“Rakordelev ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi wadah penting untuk mengukur sejauh mana program pembangunan sudah berjalan dan apa saja kendala yang masih perlu kita selesaikan bersama,” tegas Irawati dalam rapat koordinasi evaluasi, Senin (10/11/2025).
Dari total pagu APBD Perubahan 2025 senilai Rp2,385 triliun, baru sekitar Rp1,337 triliun yang terealisasi. Padahal, menurutnya, angka ideal pada periode ini seharusnya mendekati 85 persen, baik secara keuangan maupun fisik.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, baik di tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, maupun pada sisi administrasi keuangan,” ujarnya.
Irawati menekankan, percepatan realisasi harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Ia juga memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah segera melakukan evaluasi total terhadap capaian masing-masing.
“Segera lakukan pembenahan, baik karena kendala teknis, administrasi, atau kurangnya koordinasi lintas sektor. Saya ingin sinergi antarperangkat daerah diperkuat agar program pembangunan saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi rutin setiap triwulan terhadap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah agar pemerintah memiliki peta capaian yang jelas. Menurutnya, langkah korektif mesti diambil sebelum akhir tahun anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun.
Selain itu, Irawati mengingatkan agar momentum evaluasi ini dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki manajemen kinerja dan memperkuat tanggung jawab aparatur terhadap publik.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mari bersama kita wujudkan Kotim yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya. []
Fajar Hidayat
