Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SINGKAWANG — Upaya memastikan kualitas layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Pada Jumat, (14/11/2025), Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, bersama Wali Kota Singkawang, meninjau langsung kesiapan Dapur MBG yang dikelola Polres Singkawang.
Dalam kunjungan tersebut, Mugiyanto menegaskan bahwa program prioritas Presiden ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga menuntut standar pengelolaan yang benar-benar aman. Ia yakin anak-anak penerima manfaat akan menyambut sajian makanan ini dengan antusias.
“Kita harus memastikan agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain, meskipun skalanya tidak signifikan dibandingkan besarnya manfaat program tidak terjadi di sini,” ujarnya saat ditemui.
Menurutnya, dapur MBG di Singkawang telah menunjukkan tata kelola profesional. Ia menilai kasus keracunan yang muncul di beberapa daerah biasanya bermula dari kelalaian pengolahan makanan atau proses higienitas yang tidak tepat sehingga memicu pertumbuhan bakteri di sini saya melihat semua pihak sudah paham dan memiliki keahlian,” katanya.
Salah satu aspek yang ia soroti adalah jarak distribusi makanan dari dapur ke sekolah. Mugiyanto menegaskan pentingnya menjaga waktu tempuh agar sajian tetap layak dikonsumsi kalau 15 menit, itu sudah terlalu lama, sehingga makanan berpotensi tidak fresh lagi,” ucapnya.
Ia juga mengakui masih ada anak-anak sekolah yang belum tercakup dalam program MBG. Namun pemerintah optimistis cakupan itu akan diperluas secara bertahap hingga seluruh anak Indonesia dapat merasakan manfaatnya.
Mugiyanto turut meninjau menu yang disiapkan hari itu. “Kalau melihat menu makanannya tadi nasi liwet, telur balado, tempe, pisang, buah melon, sayur, dan timun semua tampak sehat dan segar,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa mimpi besar Presiden adalah menghadirkan makanan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang kondisi ekonomi kita berharap hal itu dapat tercapai dengan dukungan semua kelompok masyarakat,” ujarnya.
Wamen HAM itu kembali menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin negara.
“Karena itu, kami di Kementerian Hak Asasi Manusia sangat berkomitmen untuk memastikan hak atas pangan (right to food) bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat dipenuhi oleh pemerintah, antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis ini,” tutupnya. []
Fajar Hidayat
