Ekonomi Kutim Naik, DPRD Minta Ketergantungan Tambang Dikurangi

KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Timur kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Timur. Berdasarkan capaian tahun 2024, pertumbuhan ekonomi daerah itu berada di angka 9,82%, dan proyeksi tahun 2025 diperkirakan meningkat hingga mencapai 10%. Capaian ini disebutnya sebagai indikator kuat bahwa Kutim masih menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang paling dinamis di wilayah tersebut.

Meski demikian, Jimmi mengingatkan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi belum langsung mencerminkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menuturkan bahwa sumber utama pendorong pertumbuhan tersebut masih berasal dari sektor pertambangan yang bersifat padat modal. “Ini belum memberikan pemerataan kepada masyarakat. Sektor tambang dan industri besar memang menjadi penggerak utama, tapi dampaknya belum merata,” katanya, Senin (17/11/2025). Menurutnya, ketergantungan pada sektor ekstraktif membuat kontribusi ekonomi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat secara luas, terutama kelompok yang bergantung pada usaha kecil dan lapangan kerja padat karya.

Karena itu, Jimmi mendorong pengembangan sektor ekonomi yang lebih menyerap tenaga kerja dan membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Ia menekankan pentingnya peran UMKM dalam menjaga perputaran ekonomi harian di masyarakat. “Yang memutar roda perekonomian sebenarnya dari bawah, yaitu UMKM dan sektor padat karya. Ini yang harus kita maksimalkan agar kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya. Ia menilai potensi sektor tersebut masih besar, tetapi membutuhkan dukungan serius dalam bentuk pendampingan, akses pembiayaan, dan kebijakan yang memberikan kepastian usaha.

Selain itu, Jimmi mengajak perusahaan-perusahaan besar di Kutim agar terlibat lebih aktif dalam penguatan ekonomi masyarakat lokal. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah daerah melalui APBD memiliki keterbatasan waktu karena realisasi yang biasanya terjadi di akhir tahun. Dengan kondisi itu, peran swasta dinilai penting untuk menghadirkan dampak pembangunan yang lebih cepat. “Pemerintah daerah memiliki keterbatasan jadwal APBD yang biasanya terealisasi di akhir tahun. Karena itu, peran swasta sangat diharapkan untuk memberikan dampak yang lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang mendekati dua digit ini menjadi modal penting bagi Kutai Timur. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan laju pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan melalui pengurangan ketergantungan pada sektor tambang dan peningkatan daya saing ekonomi berbasis masyarakat.[]

Admin05