Diskominfo Kutim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pers Lawan Hoaks

KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar, menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menangani peredaran disinformasi dan hoaks yang banyak bersumber dari luar Kalimantan Timur. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Selasa (18/11/2025).

Ronny mengakui bahwa arus informasi yang melintas di berbagai platform digital kini semakin sulit dikendalikan. Ia menyebut sebagian besar konten yang menyesatkan diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak berada di bawah pengawasan media lokal. “Memang susah untuk menahannya karena itu bukan wilayah media dari Kalimantan Timur, dan mereka juga punya hak,” ujar Ronny ketika ditanya mengenai maraknya pemberitaan tanpa konfirmasi yang kemudian memicu hoaks di media sosial.

Ronny menjelaskan bahwa Diskominfo Kutim berupaya menata langkah dengan membangun sistem patroli siber secara bertahap. Ia menilai langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat. “Kita pelan-pelan mencoba untuk mencari dan berusaha melakukan patroli cyber,” katanya.

Upaya awal yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan kalangan pers di Kutai Timur. Ia menekankan bahwa kerja sama dengan jurnalis wajib diperkuat agar penyebaran informasi yang kredibel dapat mengimbangi masifnya konten menyesatkan di ruang publik. “Kami coba rapatkan barisan dengan rekan-rekan insan pers di Kutai Timur. Itu yang pertama,” tegas Ronny.

Meski demikian, Ronny belum memerinci bentuk teknis maupun tahapan program patroli siber yang direncanakan. Ia menyatakan rencana tersebut masih dalam proses penyusunan dan perlu penyesuaian dengan kondisi lapangan. “Masih dalam tahap proses perencanaan apa yang harus kita lakukan ke depannya,” ujarnya.

Ronny turut menyinggung salah satu contoh hoaks yang sempat mengemuka, yakni isu anggaran Rp600 miliar yang ramai dibahas di berbagai platform. Menurutnya, isu tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan karena aktivitas dan program daerah tetap mengikuti regulasi yang berlaku. “Tergantung orang yang menanggapinya. Kalau saya sih enggak saya tanggapin. Kita tetap berjalan sesuai aturan,” tandas Ronny.

Kehadiran Ronny dalam pembukaan UKW tersebut menjadi sinyal bahwa Diskominfo Kutim ingin memperkuat kompetensi jurnalis sebagai bagian dari ekosistem informasi yang sehat. Ia menilai peningkatan profesionalisme wartawan merupakan salah satu benteng penting dalam menghadapi derasnya disinformasi di era digital, terutama ketika masyarakat semakin bergantung pada informasi daring untuk mengambil keputusan sehari-hari.[]

Admin05