Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menghadiri High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Evaluasi Capaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Maratua, lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (18/11/2025).
Dalam forum itu, Iswandi menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara mendalam mengingat realisasi PAD tahun 2025 belum mencapai angka ideal. Ia mengungkapkan terdapat sejumlah sektor yang menunjukkan kinerja baik dengan capaian di atas 100 persen, namun sebagian besar sektor lainnya masih berada di bawah 60 persen. Kondisi itu membuat rata-rata keseluruhan belum memenuhi target maksimal.
“HLM ajang evaluasi PAD Pemerintah Kota Samarinda, sehingga jangan sampai nanti di akhir tahun laporan untuk 2025 ini tidak 100 persen, datanya memang ada beberapa lebih dari 100 persen, tapi banyak juga yang masih di bawah 60 persen. Jadi secara keseluruhan rata-ratanya belum sampai 100 persen,” ujar Iswandi kepada media ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Samarinda sebelumnya telah memanggil berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan penjelasan terkait rendahnya realisasi PAD. Pemanggilan tersebut bertujuan memastikan setiap OPD memahami tanggung jawabnya dan memiliki strategi yang terukur dalam mengejar target.
“Kemarin telah kami panggil OPD dan BUMD menjelaskan capaian target PAD 2025 serta untuk Varia Niaga mungkin sudah ada setoran deviden, tinggal Bank Samarinda kita tunggu 1 hingga 2 tahun ke depan baru bisa setor deviden, karena memang sempat hancurkan dulu,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Iswandi juga menekankan pentingnya keselarasan data antara legislatif dan eksekutif. Selama ini DPRD mengandalkan data dari pemerintah untuk mendukung fungsi pengawasan, sehingga validitas dan kelengkapan data sangat menentukan kualitas evaluasi.
“Data yang ditampilkan harus akurat dan menjadi dasar bagi kami untuk menilai efektivitas pelaksanaan OPD. Evaluasi rutin seperti ini penting agar pemerintah bisa memperbaiki strategi sebelum tahun anggaran berakhir,” tutur Iswandi.
Dengan evaluasi yang lebih komprehensif, pemerintah kota diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi PAD pada triwulan berikutnya dan mempercepat proses elektronifikasi transaksi sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
