Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025).
Rakor tersebut mempertemukan jajaran kementerian, Otorita IKN, serta pemerintah daerah untuk membahas perkembangan pembangunan IKN sekaligus menerima masukan dari daerah yang terdampak langsung, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara. Forum ini menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kondisi riil dan tantangan yang dihadapi akibat pembangunan IKN.
Dalam forum ini, Wabup Abdul Waris secara terbuka menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten PPU yang semakin tertekan akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa meskipun PPU menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, tidak seluruh wilayah merasakan dampak pembangunan yang terjadi.
“Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian. Yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran sangat memengaruhi kemampuan fiskal daerah. “Dari anggaran sekitar Rp 2,6 triliun, dipotong 50% hingga tersisa Rp 1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp 900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program-program prioritas daerah,” jelasnya.
Wabup Waris menambahkan, status PPU sebagai daerah penyangga IKN tidak otomatis membuat seluruh wilayah menikmati perkembangan pembangunan. “Banyak pihak beranggapan bahwa PPU berkembang karena adanya IKN. Padahal masyarakat kami, khususnya di tiga kecamatan selain Sepaku, tidak merasakan hal tersebut. Bahkan ketika pejabat pusat datang, mereka tidak melalui wilayah inti kabupaten,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, PPU kini menjadi daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil.
Melalui forum ini, Wabup Waris berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan yang merata di Kabupaten PPU, mengingat beban daerah sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas. Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah pusat untuk memahami kondisi riil di lapangan serta merumuskan kebijakan yang lebih pro-daerah, terutama bagi wilayah yang bersinggungan langsung dengan pembangunan IKN. Ke depan, diharapkan pembangunan di PPU tidak hanya terfokus di Kecamatan Sepaku, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di kabupaten tersebut. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
