MANILA — Pemerintah Filipina bergerak cepat menindak kasus dugaan korupsi besar dalam proyek pengendalian banjir yang telah lama menuai pertanyaan publik. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengumumkan penangkapan tujuh tersangka pada Senin (24/11/2025) melalui unggahan di media sosial resminya, menandai babak baru operasi pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan mantan sekutu politiknya.
Dalam pernyataan itu, Bongbong menegaskan proses penindakan sedang berlangsung. “Saya menginformasikan bahwa beberapa dari mereka yang dikeluarkan surat perintah penangkapan saat ini berada dalam tahanan pihak berwenang,” kata Marcos Jr, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Filipina. Ia menyebut enam dari tujuh tersangka menyerahkan diri secara sukarela, sementara satu lainnya diciduk langsung oleh Biro Investigasi Nasional (NBI).
Pihak berwenang mengatakan dua tersangka lain sudah menyatakan siap menyerahkan diri kepada Kepolisian Nasional Filipina. Secara keseluruhan, tujuh dari 16 tersangka kini telah ditahan, dua dalam proses menyerahkan diri, dan tujuh lainnya masih buron. Di antara mereka yang kabur terdapat nama besar: anggota parlemen sekaligus mantan sekutu politik Bongbong, Zaldy Co.
Mereka yang telah ditahan termasuk pejabat tingkat tinggi di Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) Wilayah IVB, mulai dari Direktur Regional Gerald Pacanan hingga sejumlah kepala divisi seperti Dominic Gregorio Serrano dan Juliet Cabungan Calvo. Para tersangka disebut memiliki keterlibatan dalam manipulasi proyek, termasuk dugaan “permainan” kontraktor yang merugikan negara.
Bongbong memberi peringatan keras kepada tersangka yang belum menyerahkan diri. “Kepada semua terdakwa yang tersisa, saran saya: menyerah sekarang juga. Jangan menunggu pihak berwenang memburu Anda,” tegasnya. Ia juga memperingatkan masyarakat untuk tidak membantu persembunyian para tersangka karena dapat berhadapan dengan proses hukum.
Seluruh tersangka akan ditahan di fasilitas NBI sambil menunggu proses peradilan. Marcos Jr menyebut tidak akan ada perlakuan istimewa, termasuk bagi pejabat aktif maupun mantan pejabat pemerintah.
Kasus korupsi ini mulai terkuak setelah Filipina dilanda banjir parah yang merendam sejumlah wilayah selama berminggu-minggu. Padahal proyek pengendalian banjir telah dimulai sejak 2022. Bongbong mengungkap indikasi anomali tersebut dalam pidato kenegaraannya, sebelum akhirnya membentuk badan independen untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia bersumpah menuntaskan pengusutan dan memastikan semua pihak yang terlibat dijebloskan ke penjara sebelum akhir tahun. []
Admin04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan