Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Di tengah penyesuaian anggaran akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), DPRD Balikpapan memastikan sejumlah program strategis, terutama sektor kesehatan, tetap menjadi prioritas utama. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tidak akan mengalami penundaan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi pada beberapa pos belanja.
Gasali menjelaskan, rumah sakit dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp272 miliar itu akan dibangun melalui skema tiga tahun mulai 2026 hingga 2028. “Contoh kalau kesehatan, kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan rumah sakit di Balikpapan Timur. Anggaran tahap pertama sekitar Rp55 miliar akan mulai berjalan di 2026,” ungkapnya, Selasa (25/11/2025) di Gedung DPRD Balikpapan.
Rumah sakit tersebut akan dibangun di atas lahan sekitar 30×300 meter, memiliki tujuh lantai, dan berstatus tipe D dengan kapasitas 158 kamar. Menurut Gasali, seluruh proses pembebasan lahan telah tuntas sehingga pembangunan fisik dapat langsung dimulai. Ia memastikan bahwa kebutuhan tenaga medis dan alat kesehatan (alkes) juga akan dipersiapkan sejak dini. “Selesai bangunan fisik, langsung alkes juga siap. Ada dokter, perawat, bidan, spesialis, semua disiapkan. Jadi selesai bangun, langsung ready,” terangnya.
Meski beberapa kegiatan fisik lain terkena penghematan, proyek rumah sakit tetap dipertahankan. “Yang jelas ini prioritas. Walaupun anggaran sedang ketat, pembangunan rumah sakit harus tetap berjalan,” tegasnya. Kehadiran fasilitas kesehatan baru tersebut diharapkan dapat mengurangi beban RSUD serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga Balikpapan Timur.
Selain memastikan pembangunan rumah sakit berjalan, Gasali juga menepis isu pemotongan tunjangan tenaga kesehatan yang sempat berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi terkait pengurangan tunjangan maupun gaji pegawai Dinas Kesehatan. “Yang jelas tidak disinggung di dalam pembahasan kemarin. Artinya semua OPD terdampak TKD, tidak terkecuali DKK pun juga begitu. Tapi kalau terkait dengan pemotongan gaji atau tunjangan, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran lebih banyak menyasar kegiatan seremonial seperti Bimtek dan acara formal lainnya. “Kalau yang dipotong itu seremonial saja ya. Acara-acara Bimtek atau seremonial itu yang dipotong. Untuk kesehatan, dinas pendidikan, dan mitra-mitra kita belum ada yang bersifat tunjangan kinerja yang terpotong,” jelasnya.
Pada bagian lain, Gasali juga meluruskan isu mengenai rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang ramai dibicarakan publik. Menurutnya, program tersebut belum dapat diberlakukan karena petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum diterbitkan. “Sampai saat ini kita sudah konfirmasi dengan Kepala BPJS, terkait isu dari pusat bahwa akan diputihkan terkait penunggakan. Tapi sampai sekarang juknisnya belum turun, berarti belum berlaku,” tegasnya.
Gasali meminta masyarakat tidak terburu-buru mengurus pemutihan sebelum aturan resmi diterbitkan. “Yang jelas, sebelum ada perintah dan surat resmi, kita tidak bisa melangkah. Jadi mohon bersabar dulu,” tutupnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah
