APBD Turun, Program Gratispol Tetap Prioritas!

SAMARINDA — Meski menghadapi kemungkinan penurunan signifikan pada kemampuan fiskal daerah tahun depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya mempertahankan program bantuan pendidikan Gratispol. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang memastikan bahwa skema pendanaan pendidikan tersebut tetap menjadi prioritas meski dana transfer ke daerah (TKD) diperkirakan terpangkas hingga Rp7 triliun.

Dalam sebuah diskusi publik bertema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya” yang diselenggarakan Arus Bawah di Creative Hub Temindung Samarinda pada Kamis (20/11/2025), Seno Aji menekankan urgensi kesinambungan program tersebut. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk Gratispol pada tahun 2026 justru akan diperbesar menjadi sekitar Rp1,4 triliun untuk menjangkau 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa, dari semester awal hingga semester akhir. Tahun ini, Pemprov telah menyalurkan bantuan serupa kepada 32.853 mahasiswa dengan total anggaran sekitar Rp200 miliar.

“Intinya Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan akan tetap berjalan,” tegas Wagub Seno Aji di hadapan peserta diskusi.

Skenario penurunan APBD dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun memang diperkirakan memengaruhi ruang gerak anggaran daerah. Karena itu, Pemprov Kaltim harus menyiapkan langkah antisipatif agar Gratispol, Jospol, dan program prioritas lainnya tak terdampak secara signifikan. Seno Aji mengungkapkan bahwa dalam pembahasan anggaran, pemerintah sudah menyiapkan alokasi cadangan antara Rp1,4 triliun hingga Rp2 triliun sebagai penyangga.

“Saat pembahasan anggaran, kami sudah diskusikan, ada kisaran anggaran Rp1,4 miliar hingga Rp2 triliun yang kita sisihkan. Kita simpan untuk memastikan bantuan pendidikan Gratispol tahun 2026 tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran program agar manfaat beasiswa dapat dirasakan seluruh pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu. “Karena itu kita putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis. Dan tidak menyulitkan mahasiswa,” tegasnya.

Menurutnya, kesiapan pemerintah dalam mengamankan anggaran pendidikan sejak dini menjadi syarat agar Kaltim tidak tertinggal dalam menghadapi masa bonus demografi 2030. “Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, kita akan ketinggalan kereta di era bonus demografi 2030. Bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan, itu juga harus kita benahi,” imbuhnya.

Seno Aji juga mengingatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta agar mempercepat penyelesaian administrasi pencairan bantuan. “November hingga Desember kita wajibkan semua selesai. Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara. Kami mohon bantuan perguruan tinggi negeri dan swasta agar menyelesaikan persyaratan administrasi yang diperlukan,” pungkasnya.

Dalam forum yang sama, anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kebijakan pendidikan Pemprov sudah berada di arah yang tepat. “Alhamdulillah dua pemimpin kita hari ini tidak memandang pendidikan sebagai spending, tapi investasi,” katanya. Komisi IV DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Gratispol agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Direktur Pokja 30, Buyung Marajo, dalam kesempatan itu menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari dasar hukum hingga pelaksanaan program. Adapun akademisi Universitas Mulawarman, Defung, menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan pendidikan yang lebih inklusif. []

Admin04