Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Persaingan calon mitra strategis dalam pengelolaan aset dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi akan semakin ketat setelah Otorita IKN resmi membuka ruang partisipasi kepada pelaku usaha nasional melalui kegiatan Market Sounding Pengelolaan Aset IKN Tahun 2026 yang digelar di Balikpapan, Selasa (25/11/2025). Acara ini menjadi sinyal kuat bahwa IKN bersiap memasuki fase operasional dengan standar layanan kelas dunia, menyusul rampungnya gelombang besar pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kegiatan market sounding ini dihadiri sejumlah organisasi dan asosiasi pelaku bisnis besar, seperti Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Timur, Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, serta Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI Indonesia). Mereka merupakan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra pengelolaan fasilitas dan aset vital di kawasan IKN.
Market sounding digelar sebagai langkah awal untuk mengetahui minat, kesiapan, dan kapasitas calon mitra dalam mengelola aset kota masa depan yang menggunakan konsep smart city, sponge city, dan forest city. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana menyamakan pemahaman terkait ruang lingkup kerja dan model pengelolaan yang akan diterapkan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan dan kenyamanan di kawasan IKN. Ia berharap proses pengadaan mitra dapat berjalan cepat sehingga implementasi bisa dimulai pada awal 2026.
“Kami berharap bisa mulai pengadaan sehingga nanti pelaksanaannya bisa pada awal tahun. Mungkin harapannya pada bulan pertama di awal tahun depan,” ujar Aswin.
Senada, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana, menegaskan pentingnya standar layanan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia, seiring banyaknya aset baru yang akan memasuki fase operasional.
“Ini adalah agenda yang kita tunggu-tunggu, sebab minimal setahun sekali kita akan bertemu dengan agenda ini. Dalam agenda ini kita membuka peta pengelolaan infrastruktur beserta scope of work dan juga anggaran untuk melakukan pengelolaannya,” ungkap Viby.
Ia menambahkan bahwa karakter kota kelas dunia menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh penyedia layanan.
“Dengan masuknya perusahaan-perusahaan hebat, level of services kita harus world class city yang mengedepankan konsep smart city, sponge city, dan forest city,” tegasnya.
Pada 2026, aset yang akan dikelola mencakup hunian pekerja konstruksi, hunian vertikal ASN, rumah tapak jabatan menteri, gedung kementerian koordinator, bangunan gedung negara, ruang terbuka hijau, sistem air minum, embung dan kolam retensi, pengelolaan sampah domestik terpadu, jalan terbangun di KIPP, moda transportasi bus IKN, tenant komersial, serta infrastruktur terbangun lainnya.
Viby mengingatkan bahwa pengelolaan aset IKN tidak bisa diperlakukan dengan pola konvensional. Setiap kawasan memiliki karakteristik teknis dan lingkungan yang membutuhkan analisis akurat dan pengecekan lapangan sebelum penawaran kerja sama dilakukan.
Di luar aspek teknis, Otorita IKN juga menegaskan komitmen keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Pada 2025, sekitar 70 persen tenaga kerja operasional berasal dari warga setempat melalui dukungan Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku.
Dalam forum market sounding tersebut, OIKN turut membahas tiga topik utama: pengelolaan aset bangunan gedung dan infrastruktur terbangun tahun 2026, metode pengadaan barang/jasa bidang pengelolaan melalui mini kompetisi e-katalog, serta ketentuan lelang jasa beserta syarat kompetensi penyedia.
Dengan semakin dekatnya fase operasional, persaingan perusahaan dalam memperebutkan kursi pengelola diprediksi makin intens. Semua pihak kini menanti siapa yang akan menjadi mitra strategis dalam mengawal wajah baru ibu kota Indonesia. []
Redaksi
