Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Usulan strategis pembangunan sektor perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diajukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mendapat respon positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini disampaikan melalui audiensi resmi di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan bahwa Kabupaten PPU memiliki potensi besar pada sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi tersebut telah diakui secara nasional melalui penetapan Kabupaten PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP No. 35/2013.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer mulai dari Kelurahan Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api hingga Desa Babulu Laut,” tutur Mudyat Noor.
Namun, ia menilai bahwa kekayaan potensi laut tersebut belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi nelayan, terutama terkait pendapatan, fasilitas pendukung, dan akses pemasaran hasil tangkapan.
Melalui audiensi ini, Pemkab PPU secara resmi mengusulkan sejumlah program prioritas kepada KKP, yakni pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api termasuk revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan titik strategis: Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut.
Bupati juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk meningkatkan keselamatan kegiatan bongkar muat kapal dan operasional nelayan.
Mudyat menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari agenda penguatan tata niaga hasil laut serta percepatan pemberdayaan nelayan daerah.
Audiensi dipimpin langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif, yang menyambut baik gagasan percepatan pembangunan KNMP di Kabupaten PPU.
“Sampai tahun 2025 ini, dari total target 100 titik pembangunan KNMP, baru 65 titik yang telah disetujui. Pada tahun 2026, target pembangunan meningkat hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” jelas Lotharia.
Ia menambahkan bahwa pembangunan breakwater serta fasilitas lainnya dapat diproses apabila memenuhi kebutuhan teknis dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan.
Menanggapi dukungan DJPT, Bupati menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mempercepat pemenuhan dokumen pendukung. “Saya berharap seluruh SKPD teknis dapat segera menindaklanjuti usulan ini agar KKP dapat memprosesnya sesuai ketentuan,” ujar Mudyat.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD PPU akan dilibatkan dalam proses pengawasan agar percepatan penyusunan proposal dapat berjalan maksimal. “Targetnya, pembangunan KNMP dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata untuk peningkatan ekonomi keluarga nelayan di PPU,” tegasnya.
Audiensi ini turut dihadiri Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan Rozihan Azwad, dan Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
