Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penguatan ideologi Pancasila, serta demokrasi di daerah. Kunjungan ini berlangsung di ruang VIP Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (28/11/2025).
Dalam pertemuan, lima anggota tim KSP melakukan pendalaman isu strategis, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan pekerja migran.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan posisi strategis Pontianak sebagai salah satu kota transit utama warga menuju atau pulang dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Arus mobilitas ini berdampak pada tingginya kasus pekerja migran bermasalah.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini, bahkan sebagian mengalami gangguan kesehatan dan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” ungkap Edi.
Menurutnya, tingginya arus mobilitas dan pengurusan paspor juga membuka peluang penyalahgunaan data kependudukan, sementara kondisi pekerja migran yang kehabisan biaya atau dideportasi berpotensi memicu tindakan kriminal.
“Ketika mereka dideportasi atau tidak punya biaya, potensi kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu antisipasi serius,” tegas Edi.
Untuk mencegah TPPO, khususnya yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO yang bekerja sama dengan BP3MI serta komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan hingga ke tingkat lingkungan, termasuk aktivitas agen perekrutan informal.
“Pencegahan harus dilakukan dari hulu, mulai dari edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tambahnya.
Selain perlindungan WNI dan TPPO, KSP juga meninjau upaya Pemkot Pontianak meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Pemkot berencana memperluas penguasaan bahasa asing, seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Di bidang ideologi, Pemkot melaporkan penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, mulai dari SD hingga SMP. Materi penghayatan nilai Pancasila kini menjadi bagian kurikulum untuk mencegah anak-anak dimanfaatkan dalam tindakan intoleran atau kekerasan.
“Secara psikologis, anak-anak masih labil dan mudah dipengaruhi. Penguatan Pancasila sangat penting agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang berkarakter,” tutup Edi. []
Admin03
