Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Suara masyarakat perbatasan kembali menggema dari Lumbis Raya. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengambil langkah berani dengan menggelar Rapat Kerja Khusus bersama para camat dan seluruh kepala desa di daerah perbatasan, Senin (01/12/2025). Pertemuan itu menjadi momentum mendengar langsung aspirasi rakyat yang selama ini berada di garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Langkah ini disebut Robby sebagai bentuk komitmen nyata menjalankan arahan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, untuk menangkap kebutuhan riil masyarakat perbatasan dan memperjuangkannya sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Ia menegaskan bahwa forum itu bukan sekadar pertemuan seremonial.
“Rapat ini kami selenggarakan bukan untuk menggurui, tetapi untuk mendengar. Kami ingin semua keluhan, gagasan dan usulan dari perbatasan disampaikan secara terbuka. Aspirasi ini akan dibawa oleh Bupati Nunukan dan perjuangkan di tingkat provinsi, bahkan nasional,” tegas Robby saat memimpin rapat.
Dalam forum tersebut, para camat bersuara lantang soal kondisi mendasar yang masih menghantui masyarakat perbatasan: akses jalan yang minim hingga menyebabkan keterisolasian, layanan dasar yang terbatas seperti pendidikan, listrik, dan telekomunikasi, hingga ketergantungan pada negara tetangga untuk kebutuhan pokok. Kondisi itu disebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Robby menilai semua aspirasi yang muncul mencerminkan urgensi pembangunan yang selama ini tertunda. Masukan yang diterima akan menjadi bahan kajian resmi BPPD, kemudian dibawa dalam pembahasan lintas sektor bersama pemerintah kabupaten dan provinsi serta dipresentasikan dalam forum besar seperti Rakorda dan Rakornas untuk melibatkan kementerian terkait.
“Suara masyarakat perbatasan harus masuk ke meja kebijakan agar memiliki dampak nyata. Kalau aspirasi ini berhenti di Kecamatan Lumbis, tidak akan ada perubahan. Karena itu kami pastikan semua masukan akan naik ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Perbatasan tidak boleh lagi hanya jadi catatan pinggir,” tegasnya lagi.
Selain pemerintah, Robby mengajak masyarakat untuk tidak berhenti menyuarakan kebutuhan wilayahnya. Ia menegaskan bahwa era digital memberi ruang bagi publik untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan.
“Pak Camat Lumbis Pansiangan mengatakan no viral, no pembangunan. Artinya, kalau kita tidak bersuara, tidak ada yang melihat. Maka, mari kita angkat isu perbatasan ini bersama-sama,” ujarnya.
Robby menutup pertemuan dengan komitmen kuat membawa laporan resmi ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memastikan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan hingga Tulin Onsoi tidak boleh lagi terabaikan. []
Admin03
