NEW YORK – Kejutan besar mengguncang sistem peradilan imigrasi Amerika Serikat setelah Departemen Kehakiman memberhentikan delapan hakim imigrasi yang bertugas di New York City. Pemberhentian yang diumumkan pada Rabu, (03/12/2025), itu berlangsung tanpa penjelasan resmi, di tengah memanasnya hubungan antara pengadilan imigrasi dan pemerintahan Presiden Donald Trump yang memperketat penindakan terhadap migran ilegal.
Asosiasi Hakim Imigrasi Nasional (NAIJ), seperti dikonfirmasi kepada AFP, membenarkan bahwa delapan hakim tersebut diberhentikan dari posisi mereka. Mereka sebelumnya bertugas di 26 Federal Plaza, Manhattan salah satu gedung pengadilan tersibuk yang menangani upaya para imigran melegalkan status mereka di AS.
Selama berbulan-bulan, Gedung Federal Jacob K. Javitz menjadi lokasi rutin patroli agen federal. Mereka melakukan penangkapan terhadap para migran begitu mereka meninggalkan ruang sidang, sering kali di bawah pantauan ketat media. Foto-foto bentrokan antara polisi dan keluarga imigran pun kerap viral, menjadikan 26 Federal Plaza simbol kontroversi kebijakan keras Trump terhadap para migran.
Namun hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai apa yang memicu pemecatan delapan hakim tersebut.
Mereka bukan yang pertama. Berdasarkan laporan New York Times, sekitar 90 hakim imigrasi lainnya juga telah diberhentikan sepanjang tahun ini di berbagai wilayah AS.
Kelompok advokasi migran menilai langkah ini sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengganti para hakim yang akan keluar dengan hakim-hakim baru yang lebih sejalan dengan pendekatan imigrasi Trump.
Pemecatan ini terjadi setelah puluhan orang berunjuk rasa di Manhattan selama akhir pekan untuk mencegah kemungkinan penggerebekan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap pedagang kaki lima. Polisi New York menahan beberapa orang dalam aksi tersebut.
Sebagai kota yang dikenal sebagai “kota suaka” bagi para migran, New York City selama bertahun-tahun secara sukarela membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Namun, pembatasan itu tidak sepenuhnya menghalangi operasi ICE, termasuk patroli, penangkapan, dan razia yang kerap menimbulkan kontroversi. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan