Sebatik Siaga! Nunukan Gaspol Amankan Perbatasan

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya menjaga harga diri bangsa di wilayah perbatasan. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan turun langsung ke Pulau Sebatik, Jumat (05/12/2025), usai melakukan kunjungan di wilayah IV. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin tapal batas dibiarkan berjalan tanpa kontrol serius.

Sebatik dikenal sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas utama pengelolaan perbatasan.

Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang menegaskan bahwa arahan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, sangat jelas: Sebatik harus menjadi kawasan strategis yang diperhatikan secara khusus, bukan hanya secara simbolik.

Menurut Robby, seluruh dinamika sosial, ekonomi dan isu kewilayahan di Sebatik membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi.

“Sebatik adalah garis terdepan bangsa. Semua persoalan yang terjadi di perbatasan bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi berkaitan langsung dengan martabat negara, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi di tapal batas,” ucap Robby Nahak Serang.

Ia menjelaskan bahwa Sebatik telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas perbatasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025–2029 tentang RPJMN. Dengan status tersebut, sejumlah desa di Sebatik terutama yang masuk kategori Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) ditetapkan sebagai wilayah fokus pembangunan.

Salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat, yang selama ini bergantung pada perdagangan lintas batas dengan Malaysia.

Ketergantungan tersebut, kata Robby, telah menempatkan warga Sebatik dalam situasi rentan. “Kemandirian ekonomi menjadi ujung tombak pertahanan perbatasan. Selama ketergantungan masih tinggi, kita belum mampu berdiri dengan kuat dalam aspek kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Robby menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bergerak seirama. Identifikasi persoalan lapangan sedang dipercepat agar penanganan dapat sinkron dengan arah kebijakan nasional. []

Admin03