JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi publik dengan meraih predikat “Informatif” pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025. Penghargaan untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini diberikan pada pertengahan Desember lalu di Bidakara Hotel, Jakarta, bersamaan dengan peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.
Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, menerima penghargaan secara simbolis dari Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat RI, Samrotunnajah Ismail. Predikat “Informatif” ini menandai konsistensi perusahaan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama empat tahun berturut-turut.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil penguatan layanan informasi publik yang terus dilakukan perusahaan. “Predikat ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan PPID, memperkuat aksesibilitas, dan memastikan informasi publik dapat dilayani secara akuntabel dan tepat,” ujarnya.
Acara penghargaan dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, yang menekankan pentingnya manfaat nyata dari keterbukaan informasi. “Keterbukaan informasi publik perlu dihadirkan dengan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dipenuhi sebagai kewajiban formal. Ketika keterbukaan informasi ditempatkan sebagai kebutuhan yang bernilai, kualitas pelaksanaannya pun akan semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Komisioner Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat RI, Rospita Vici Paulyn, menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik kini menjadi kebutuhan yang semakin penting sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kesadaran untuk menghadirkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat mendorong pemerintah dan badan publik melakukan berbagai terobosan demi menyajikan informasi yang berkualitas,” ujarnya.
Hutama Karya menguatkan layanan informasi publik melalui kanal digital maupun luring, disertai penguatan aksesibilitas seperti dukungan Braille, ruang layanan yang aksesibel, multi-bahasa, dan layanan digital responsif. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga mengedepankan pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel. []
Redaksi04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan