TIRANA – Gelombang kemarahan publik di Albania kembali meledak setelah dugaan kasus korupsi di tubuh pemerintahan memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh. Protes yang awalnya digelar secara damai berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan, menandai semakin rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik negara Balkan tersebut.
Ribuan warga turun ke jalan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan pemerintahan dan pusat kota, untuk menyuarakan tuntutan transparansi serta penegakan hukum terhadap pejabat yang diduga terlibat praktik korupsi. Massa membawa spanduk bernada kecaman, meneriakkan slogan anti-korupsi, dan mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas. Namun, situasi memanas ketika aparat berupaya membubarkan kerumunan yang semakin membesar.
Ketegangan meningkat seiring adanya aksi saling dorong, lemparan benda, hingga penggunaan gas air mata untuk mengendalikan massa. Beberapa fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, sementara arus lalu lintas lumpuh akibat jalan-jalan utama dipenuhi demonstran. Aparat keamanan terlihat memperketat penjagaan di sekitar gedung pemerintahan guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
Kerusuhan ini mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintah Albania yang selama bertahun-tahun dikritik karena lemahnya pemberantasan korupsi. Isu tersebut bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan legitimasi kekuasaan. Bagi sebagian masyarakat, korupsi dianggap sebagai penghambat utama pembangunan, pemicu kesenjangan sosial, serta ancaman serius bagi masa depan demokrasi Albania.
Pengamat politik menilai, aksi protes yang berujung ricuh ini merupakan sinyal peringatan keras bagi pemerintah. Ketidakpuasan yang terus ditekan berpotensi berubah menjadi krisis politik yang lebih luas jika tidak segera direspons secara serius. Transparansi proses hukum, independensi lembaga penegak hukum, dan komunikasi terbuka dengan publik dinilai menjadi kunci untuk meredam ketegangan.
Di sisi lain, aparat keamanan berada dalam posisi sulit. Mereka dituntut menjaga ketertiban umum, namun juga harus menghindari penggunaan kekuatan berlebihan yang justru dapat memperkeruh suasana. Setiap tindakan represif berisiko memperkuat narasi bahwa negara gagal mendengar suara rakyatnya.
Aksi protes ini menegaskan bahwa isu korupsi masih menjadi bara api di Albania. Selama tuntutan publik belum dijawab dengan langkah nyata, gelombang perlawanan diperkirakan belum akan surut dan berpotensi kembali mengguncang stabilitas politik nasional. []
Admin04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan