Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NAYPYIDAW – Myanmar akhirnya menggelar pemilihan umum pertama setelah lima tahun dilanda perang saudara. Namun alih-alih menjadi penanda kembalinya demokrasi, pemilu yang diselenggarakan junta militer justru menuai gelombang kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia dan komunitas internasional yang menyebutnya sebagai “pemilu palsu”.
Pantauan di lapangan menunjukkan partisipasi pemilih berlangsung sangat terbatas. Hanya sebagian kecil warga yang datang ke tempat pemungutan suara, didominasi pemilih lanjut usia. Sementara itu, kelompok pemilih muda nyaris tak terlihat, memilih menjauh dari proses yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka.
Mengutip laporan AFP, Minggu (28/12/2025), junta militer mempromosikan pemilu ini sebagai tonggak kembalinya demokrasi, lima tahun setelah penggulingan pemerintahan sipil terpilih yang memicu konflik bersenjata berkepanjangan.
Putaran pertama dari tiga tahap pemungutan suara dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat di wilayah-wilayah yang dikuasai militer, termasuk Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, turut hadir memberikan suara. “Kami menjamin pemilu ini akan berlangsung secara bebas dan adil,” ujar Min Aung Hlaing kepada wartawan.
Ia menegaskan reputasi institusi militer menjadi taruhannya. “Pemilihan ini diselenggarakan oleh militer, dan kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” katanya.
Namun di sisi lain, pemilu ini digelar tanpa kehadiran tokoh dan partai oposisi utama. Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara, sementara partainya yang memiliki basis massa besar telah dibubarkan dan dilarang ikut serta.
Sejumlah aktivis HAM, diplomat Barat, hingga pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB mengecam keras pemilu bertahap yang berlangsung selama sebulan ini. Mereka menilai daftar pemilih didominasi sekutu militer dan disertai represi sistematis terhadap suara-suara kritis.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diprediksi keluar sebagai pemenang. Para pengkritik menyebut hasil tersebut tak lebih dari upaya mengganti seragam militer dengan label sipil.
Dengan populasi sekitar 50 juta jiwa, Myanmar hingga kini masih terbelah oleh konflik. Pemungutan suara bahkan tidak dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, semakin mempertajam krisis legitimasi pemilu.
Fenomena paling mencolok dalam pemilu kali ini adalah absennya generasi muda. Banyak dari mereka yang sebelumnya aktif mencoblos, kini memilih tidak terlibat. “Sebagian besar orang yang datang memilih adalah warga yang sudah tua,” ujar seorang pria berusia 20-an di Mandalay yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Ia menambahkan bahwa situasi negara membuat banyak orang enggan berpartisipasi. “Saya rasa tidak ada yang ingin terseret dalam kekacauan ini,” katanya. “Orang-orang mungkin sudah tidak percaya lagi pada keadilan pemilu ini,” lanjutnya.
Di sebuah TPS dekat Pagoda Sule di pusat Yangon, suasana serupa terlihat. Pemilih didominasi lansia, ibu rumah tangga, dan perempuan yang datang sambil membawa anak dan belanjaan. Seorang pejabat pemilu setempat mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.400 pemilih terdaftar, kurang dari 500 orang menggunakan hak suara hingga dua jam sebelum TPS ditutup.
Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2020 mencapai sekitar 70 persen.
Min Aung Hlaing kembali menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi saat memberikan suara. “Rakyat harus memilih,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan pemahaman warga yang tidak ikut mencoblos. “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi yang sebenarnya,” ujarnya.
Para analis menilai pemilu ini membuka jalan bagi Min Aung Hlaing untuk tampil sebagai presiden atau tetap berperan sebagai pengendali utama di balik pemerintahan sipil bayangan. Keduanya dinilai sama-sama memperpanjang cengkeraman militer.
Meski demikian, ia menolak berspekulasi mengenai ambisi politiknya. “Saya hanyalah pelayan publik dan kepala militer, bukan pemimpin partai politik,” katanya. “Saya tidak bisa begitu saja maju dan meminta menjadi presiden,” imbuhnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa Myanmar membutuhkan pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. “Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar. PBB juga menyatakan solidaritasnya terhadap aspirasi demokrasi rakyat Myanmar. []
Admin03
