Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJAR – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turun langsung ke lokasi banjir yang melanda Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Peninjauan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M. Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Selasa (30/12/2025).
Desa Bincau tercatat sebagai salah satu wilayah terdampak terparah dari banjir yang menyebar di delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akibat curah hujan ekstrem sejak Sabtu (27/12/2025). Hingga Selasa siang, genangan air di sejumlah titik dilaporkan hampir menyentuh lutut orang dewasa, bahkan lebih tinggi di permukiman tertentu.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan logistik darurat kepada warga terdampak, antara lain 20 unit lampu penerangan, 50 dus mi instan, 50 dus air mineral, 100 liter minyak goreng, 100 kilogram gula, serta 100 karung beras.
Pembakal Desa Bincau, Jayadi, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran pemerintah di tengah kondisi darurat yang dialami warganya. “Kami sangat menghargai kepedulian pemerintah provinsi. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang sedang terdampak banjir,” ungkap Jayadi.
Ia memastikan seluruh bantuan akan segera didistribusikan secara merata kepada warga yang membutuhkan. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga. Doa terbaik kami sampaikan agar seluruh jajaran pemerintah selalu diberi kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Rafii (42), warga setempat, mengungkapkan bahwa banjir kali ini tergolong berkepanjangan dan mengganggu hampir seluruh aktivitas masyarakat. “Sebagian besar rumah warga terendam, bahkan ada yang airnya setinggi dada. Air ini kiriman dari hulu, jadi sulit cepat surut,” katanya.
Menurut Rafii, banjir yang sudah dirasakan hampir satu bulan terakhir berdampak langsung pada roda perekonomian warga. “Aktivitas kami lumpuh. Harapannya kondisi segera pulih supaya kehidupan warga bisa normal kembali,” tuturnya.
Di sela peninjauan, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup dengan langkah konkret, termasuk pemetaan wilayah rawan banjir dan evaluasi aktivitas usaha.
“Kami akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk menyiapkan langkah antisipatif dan kemungkinan penetapan status darurat,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan audit dan verifikasi lapangan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir. “Kami menemukan indikasi aktivitas yang berdampak pada peningkatan debit air. Empat daerah tangkapan air di Kalsel akan menjadi fokus evaluasi,” tegas Hanif.
Ia menyebutkan daerah yang akan diaudit meliputi Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Aktivitas yang terbukti melanggar aturan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga penghentian operasional dan penyegelan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 182 perusahaan di Kalimantan Selatan, sebagian di antaranya terindikasi berada di luar persetujuan lingkungan.
Sementara itu, data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat banjir dan banjir bandang pada 27 Desember 2025 berdampak pada 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa. Sebanyak 7.431 rumah terendam, dengan kerusakan meliputi 14 rumah, 33 sekolah, 30 tempat ibadah, 4 fasilitas kesehatan, 20 fasilitas umum, serta 2 pasar. Data tersebut masih bersifat dinamis seiring berangsur surutnya genangan di sejumlah wilayah. []
Admin03
