Ketimpangan Pendidikan Terbuka, Sekolah 3T Malinau Tertinggal

MALINAU – Ketimpangan akses pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kembali mencuat. Hingga awal 2026, sejumlah sekolah di pedalaman masih bergulat dengan persoalan mendasar: listrik yang tak menyala penuh dan internet yang nyaris tak tersentuh.

Masalah ini dinilai menjadi penghambat serius proses belajar mengajar dan memperlebar jurang kualitas pendidikan antara wilayah kota dan pedalaman. Keluhan tersebut mengemuka setelah DPRD Malinau menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait penyelenggaraan pendidikan tahun 2025.

Ketua DPRD Malinau Ping Ding menuturkan, pembangunan fisik gedung sekolah memang menunjukkan kemajuan. Namun, fasilitas pendukung yang menjadi tulang punggung pendidikan modern belum menjangkau seluruh wilayah. “Bangunan sekolah sudah ada, tetapi tanpa listrik dan jaringan internet, aktivitas belajar anak-anak jelas tidak berjalan optimal,” ujarnya usai rapat di Kantor DPRD Malinau, Kamis (08/01/2026).

Ia menjelaskan, persoalan kelistrikan menjadi keluhan paling dominan. Di banyak sekolah 3T, pasokan listrik belum tersedia selama 24 jam sebagaimana di wilayah perkotaan.
“Sebagian besar sekolah masih mengandalkan genset. Ketika stok BBM menipis, kegiatan belajar yang menggunakan perangkat elektronik otomatis terhenti,” kata Ping.

Kondisi tersebut membuat pemanfaatan sarana penunjang pendidikan, seperti komputer dan perangkat multimedia, tidak dapat dilakukan secara konsisten. Padahal, kurikulum saat ini menuntut penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

Untuk mengatasi hal itu, DPRD Malinau berencana mendorong koordinasi intensif dengan PLN agar sekolah-sekolah di wilayah terpencil mendapat prioritas layanan listrik, setidaknya pada jam belajar. “Kami ingin ada kebijakan khusus, supaya sekolah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada genset,” ungkapnya.

Tak hanya listrik, keterbatasan jaringan internet juga menjadi sorotan. Banyak sekolah masih berada di wilayah blank spot, sehingga akses terhadap sistem pendidikan berbasis digital nyaris mustahil dilakukan. “Tanpa internet, anak-anak di pedalaman tertinggal jauh. Ini harus segera diatasi,” tegas Ping.

DPRD Malinau, lanjutnya, akan mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan Bakti Kominfo guna memperluas jangkauan sinyal di wilayah 3T. “Kami akan memastikan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan bergerak bersama agar anak-anak di pelosok Malinau mendapatkan hak pendidikan yang setara,” tandasnya. []

Admin03