Lubang dan Kerusakan Merata, Jalan Kutai Barat Jadi Sorotan

KUTAI BARAT — Kerusakan parah jalan nasional penghubung Kutai Barat–Samarinda kembali memantik perhatian serius. Ruas jalan strategis yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat itu kini dinilai berada dalam kondisi mengkhawatirkan dan berpotensi melumpuhkan mobilitas warga serta distribusi logistik di wilayah barat Kalimantan Timur.

Sorotan tajam datang langsung dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat melintasi jalur tersebut dalam kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, Kamis (08/01/2026). Sepanjang perjalanan, rombongan Pemprov Kaltim merasakan langsung dampak buruk jalan rusak yang hampir merata di sejumlah titik.

Di kawasan Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Gubernur yang akrab disapa Harum itu menyebut kondisi jalan nasional sudah jauh dari kata layak. Kerusakan dinilai tidak hanya menghambat aktivitas harian masyarakat, tetapi juga mengganggu arus barang, jasa, hingga pergerakan orang antarwilayah. “Kondisi ruas jalan ini sudah rusak berat. Dampaknya sangat terasa, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi dan transportasi,” ujar Harum di sela peninjauan.

Pantauan di lapangan menunjukkan, kerusakan jalan memicu berbagai insiden. Sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat lubang besar, bahkan beberapa di antaranya sempat terperosok dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat berjam-jam.

Pemprov Kaltim mencatat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) pada tahun ini mengantongi alokasi anggaran sekitar Rp160 miliar untuk pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan Kutai Barat–Samarinda. Namun, hingga kini kondisi jalan masih menuai keluhan luas dari masyarakat. “Kami berharap BPJN segera bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Jangan menunggu sampai kerusakan makin parah atau akses jalan terputus,” tegas Harum.

Ia menekankan bahwa percepatan perbaikan jalan nasional merupakan kebutuhan mendesak. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menghambat roda perekonomian, memperlambat distribusi logistik, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah provinsi pun mendorong agar penanganan jalan tidak bersifat tambal sulam, melainkan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi menjamin konektivitas wilayah barat Kalimantan Timur tetap terjaga. []

Admin03