500 Korban Jiwa, Iran dan AS di Ambang Benturan

TEHERAN – Gelombang kerusuhan besar yang melanda Iran terus menelan korban jiwa. Hingga 11 Januari 2025, sebuah kelompok pemantau hak asasi manusia melaporkan jumlah korban tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa telah mencapai sekitar 500 orang, menandai salah satu krisis politik paling berdarah di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi di dalam negeri Iran kian genting ketika ketegangan dengan Amerika Serikat kembali memanas. Pada Senin (12/1/2026), pemerintah di Teheran secara terbuka melontarkan peringatan keras bahwa mereka tidak akan ragu menyasar pangkalan militer AS jika Presiden Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk melakukan intervensi dengan alasan melindungi para demonstran.

Ancaman itu muncul di tengah sikap Trump yang berulang kali menyuarakan kemungkinan campur tangan langsung apabila pemerintah Iran terus menggunakan kekuatan terhadap warganya sendiri. Pernyataan tersebut mempertegas posisi Washington yang menekan kepemimpinan ulama Republik Islam Iran di tengah demonstrasi terbesar sejak 2022.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists in Iran (HRANA), mengungkapkan bahwa mereka telah mengonfirmasi kematian sekitar 490 pengunjuk rasa serta 48 anggota aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang dilaporkan telah ditangkap dalam operasi penindakan yang meluas di berbagai kota.

Di Washington, Presiden Trump dijadwalkan menerima laporan dan pengarahan khusus pada 13 Januari terkait berbagai opsi kebijakan terhadap Iran. Sejumlah sumber menyebutkan, opsi yang dipertimbangkan mencakup kemungkinan aksi militer terbatas, operasi siber rahasia, pengetatan sanksi ekonomi, hingga pemberian dukungan daring bagi jaringan anti-pemerintah di dalam Iran.

Sikap keras juga ditegaskan dari parlemen Iran. Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf menyampaikan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat agar tidak salah membaca situasi. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk serangan terhadap Iran akan dibalas dengan langkah yang menyasar kepentingan strategis lawan.

“Jika ada agresi terhadap Iran, maka seluruh kepentingan Amerika Serikat dan rezim pendudukan Israel di kawasan, termasuk pangkalan dan armada militernya, akan kami anggap sebagai sasaran yang sah,” ujar Qalibaf dalam pernyataan resmi yang dikutip media setempat.

Kerusuhan di Iran sendiri bermula pada akhir Desember, dipicu oleh krisis mata uang yang kian melemah dan menghantam daya beli masyarakat. Namun, dalam waktu singkat, demonstrasi ekonomi tersebut berubah menjadi gerakan politik luas dengan tuntutan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang dinilai otoriter.

Alih-alih meredam ketegangan, langkah represif aparat justru memperbesar gelombang perlawanan. Laporan organisasi HAM menyebutkan puluhan demonstran tewas dalam operasi pembubaran massa. Pemerintah Iran membantah tudingan tersebut dan menuding adanya campur tangan asing di balik aksi protes.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negara tidak akan mundur menghadapi tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Ia menyatakan bahwa stabilitas negara akan dipertahankan dengan segala cara.

Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan retorika ancaman militer yang semakin keras, krisis Iran kini tak lagi sekadar konflik domestik. Situasi ini berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam pusaran ketegangan baru yang lebih luas. []

Admin03