Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) pada tahun anggaran (TA) 2025 tergolong baik, khususnya dari sisi realisasi fisik dan anggaran keuangan yang telah melampaui angka 90 persen.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, kepada awak media usai menghadiri rapat Hearing terkait Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2025 dan Rencana Kegiatan Fisik dan Keuangan TA 2026 kerja evaluasi kinerja bersama Damkar Samarinda yang berlangsung di ruang rapat utama lantai 2, kantor DPRD Samarinda, Senin (12/01/2026).
“Secara umum capaian kinerja Damkar tergolong baik, khususnya dari sisi realisasi anggaran yang telah melampaui angka 90 persen, capaian tersebut menunjukkan bahwa Damkar mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai perencanaan,” ujar Rohim, sapaan akrabnya ini.
Dia melanjutkan, permasalahan utama justru terlihat dalam perencanaan anggaran Damkar Samarinda untuk tahun 2026. Dengan pagu anggaran sekitar Rp25 miliar, Ia menilai besaran anggaran tersebut belum sebanding dengan beban kerja Damkar Samarinda di lapangan yang terus meningkat. Saat ini, tugas Damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai layanan kedaruratan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Alokasi anggaran untuk Damkar pada 2026 belum ideal dan berpotensi menghambat optimalisasi upaya penanganan bencana serta hampir setiap persoalan darurat di masyarakat selalu melibatkan Damkar. Tidak hanya kebakaran, tetapi juga evakuasi hewan, pelepasan cincin, hingga berbagai kejadian nonkebakaran lainnya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) ini.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak diterapkan secara berlebihan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mitigasi dan penanganan bencana.
“Jika anggaran Damkar terlalu minim, maka upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara optimal. Ketika bencana terjadi, penanganannya juga berpotensi tidak maksimal. Hal ini tentu dapat berdampak pada meningkatnya kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil,” tegas Rohim.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Samarinda mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran Damkar dan pihaknya akan membuka ruang diskusi lanjutan bersama pemerintah kota (Pemkot) agar Damkar tidak menjadi OPD yang terdampak kebijakan efisiensi secara berlebihan.
“Kami sudah meminta Damkar untuk menyampaikan kebutuhan prioritasnya secara rinci, baik kebutuhan fisik maupun nonfisik. Komisi III akan berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan Damkar kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
