Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARBARU – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan berubah menjadi kericuhan pada Kamis (15/01/2026) sore. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat berupaya menerobos masuk ke kawasan Rumah Banjar.
Kericuhan pertama pecah ketika massa menuntut Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turun langsung menemui mahasiswa. Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung menjadi pemicu utama memanasnya situasi. Adu dorong pun tak terhindarkan, disertai lemparan botol, semprotan cat ke arah aparat, hingga satu mahasiswa dilaporkan mengalami pendarahan di bagian hidung.
Ketegangan berlanjut saat massa kembali mencoba menerobos pagar DPRD. Pagar pengaman sempat terlepas dan menyebabkan seorang mahasiswa bernama M Arifin tertindih di tengah kerumunan. Kondisinya melemah dan bersama dua mahasiswa lainnya harus dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat.
Insiden tersebut memicu kecaman dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Adi Jayadi, mendesak kepolisian dan DPRD Kalimantan Selatan segera memberikan sikap resmi atas insiden yang menyebabkan korban luka. “Kami meminta aparat dan DPRD bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi hari ini,” ujar Adi di lokasi aksi, Kamis (15/01/2026).
Mahasiswa menyatakan kedatangan mereka ke Rumah Banjar bertujuan menyuarakan penolakan keras terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Mereka menilai skema tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.
Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri Balangan, Abdullah, menilai dalih efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk memangkas partisipasi rakyat. “Jika efisiensi dijadikan alasan utama, itu berarti suara rakyat dianggap sebagai beban,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pilkada tidak langsung berpotensi membuka ruang politik transaksional dan praktik lobi kekuasaan yang sulit diawasi publik. “Model seperti ini rawan transaksi politik dan menutup ruang partisipasi masyarakat,” lanjut Abdullah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri, sempat menemui massa dan memfasilitasi dialog di ruang rapat paripurna. Namun mahasiswa tetap bersikukuh menuntut kehadiran langsung Ketua DPRD Kalsel.
Perwakilan massa, M Irfan Naufal, menyampaikan peringatan keras kepada pimpinan dewan. “Jika tidak ada kejelasan sikap dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rosehan menjelaskan bahwa pimpinan DPRD dan sejumlah anggota dewan tengah menjalani masa reses di daerah pemilihan masing-masing sejak 14 hingga 21 Januari 2026. “Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD. Secara pribadi, saya menghargai dan memahami tuntutan mahasiswa,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah dan DPR RI menghentikan wacana Pilkada tidak langsung, menegaskan komitmen terhadap demokrasi elektoral, membebaskan tahanan politik, melakukan audit lingkungan yang independen, serta menagih pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat. []
Admin03
