Usulan Barak untuk Siswa Dipertanyakan, Disdik Minta Kajian

TARAKAN — Wacana pembinaan siswa yang dinilai menyimpang melalui program barak militer mulai memantik perdebatan di Kota Tarakan. Gagasan yang mencuat dalam pembahasan DPRD itu langsung mendapat sorotan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Tarakan, yang menilai pendekatan tersebut tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.

Kepala Disdik Tarakan, Tamrin Toha, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyasar peserta didik harus berpijak pada prinsip pendidikan, perlindungan anak, serta landasan hukum yang jelas. Menurutnya, pembinaan perilaku tidak dapat dilakukan dengan pendekatan instan yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

“Gagasan boleh didiskusikan, tetapi jika diarahkan untuk diterapkan, maka harus melalui kajian mendalam, memiliki konsep yang terukur, serta didukung regulasi yang kuat,” kata Tamrin, Jumat (16/01/2026).

Ia mengingatkan bahwa pelabelan terhadap siswa justru dapat memicu stigma dan tekanan mental, terutama jika dilakukan tanpa pendekatan edukatif yang tepat. “Anak-anak adalah subjek yang harus dilindungi. Pendekatan yang keliru bisa berdampak serius pada perkembangan mental dan psikologis mereka,” ujarnya.

Selain aspek filosofi pendidikan, Tamrin juga menyoroti sisi teknis apabila program barak militer benar-benar dijalankan. Menurutnya, banyak variabel yang harus dihitung secara cermat, mulai dari mekanisme pembinaan, durasi kegiatan, kompetensi pembina, hingga kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. “Jangan sampai niat membina justru melahirkan persoalan baru karena tidak dirancang secara matang,” tegasnya.

Di sisi lain, Tamrin turut menanggapi isu beredarnya buku kartun bermuatan konten dewasa di lingkungan sekolah yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD bersama guru Bimbingan dan Konseling. Ia menyebut, hingga kini Disdik belum menerima laporan resmi terkait temuan tersebut. “Kalau memang ada temuan di sekolah, seharusnya dilaporkan secara kedinasan agar bisa segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Ia menjelaskan, sistem pembinaan di sekolah sejatinya telah berjalan melalui guru BK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), serta program penguatan karakter dan pendidikan keagamaan. Skema tersebut dinilai lebih relevan dan berkelanjutan dalam membentuk perilaku siswa. “Pendekatan pencegahan dan pendampingan tetap menjadi prioritas, karena menyangkut masa depan anak-anak,” pungkas Tamrin. []

Admin03