TEHERAN — Skala korban jiwa dalam gelombang unjuk rasa antipemerintah yang mengguncang Iran selama beberapa pekan terakhir masih menjadi tanda tanya besar. Di tengah pemadaman internet dan pembatasan informasi, seorang pejabat pemerintah Iran mengungkapkan bahwa sedikitnya 5.000 orang dilaporkan meninggal dunia sejak aksi protes pecah.
Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut angka tersebut berasal dari data korban yang telah diverifikasi oleh otoritas. Ia juga menuding kelompok bersenjata dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai perusuh telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.
“Banyak korban adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aksi. Mereka menjadi sasaran kekerasan yang dipicu oleh kelompok bersenjata,” ujarnya, Senin (19/01/2026).
Unjuk rasa di Iran bermula pada 28 Desember tahun lalu, dipicu tekanan ekonomi yang memburuk. Dalam kurun dua pekan, demonstrasi meluas dan berubah menjadi gerakan politik yang secara terbuka menuntut berakhirnya pemerintahan ulama di Teheran.
Situasi dengan cepat memburuk. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan disebut sebagai yang paling mematikan sejak Revolusi Islam 1979. Laporan-laporan menyebut aparat keamanan melakukan tindakan keras untuk membubarkan massa, sementara kerusuhan menyebar ke berbagai wilayah.
Sementara itu, kelompok pemantau HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists in Iran (HRANA), melaporkan jumlah korban tewas sedikitnya 3.308 orang, dengan 4.382 kasus kematian lainnya masih dalam tahap verifikasi, berdasarkan laporan hingga Sabtu (17/01/2026). HRANA juga mencatat lebih dari 24.000 orang ditangkap selama gelombang unjuk rasa berlangsung.
Data HRANA selama ini kerap dijadikan rujukan internasional karena metode verifikasi silang yang mereka terapkan melalui jaringan relawan di dalam Iran.
Namun, versi pemerintah Iran menyebut angka kematian kemungkinan tidak akan melampaui estimasi resmi yang telah diverifikasi. “Perhitungan akhir tidak akan melonjak jauh dari data yang sudah ada. Banyak narasi berlebihan disebarkan dari luar negeri,” kata pejabat Iran tersebut, seraya menuding keterlibatan pihak asing.
Pemerintah Iran secara konsisten menyalahkan campur tangan luar negeri, termasuk Amerika Serikat dan Israel, sebagai aktor yang disebut mendorong dan mempersenjatai kelompok-kelompok yang terlibat dalam kerusuhan.
Wilayah Kurdi di Iran bagian barat laut dilaporkan menjadi salah satu titik paling mematikan dalam gelombang kerusuhan ini. Otoritas Iran menuding kelompok separatis Kurdi bersenjata berperan dalam meningkatnya eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
Sejumlah sumber keamanan menyebut adanya upaya kelompok bersenjata menyeberang ke Iran dari wilayah Irak pada 14 Januari 2026, yang dinilai sebagai indikasi pemanfaatan situasi tidak stabil oleh aktor eksternal.
Upaya mendapatkan gambaran utuh kondisi di Iran kian sulit akibat pembatasan komunikasi. Akses internet sempat dibuka secara terbatas pada Sabtu (17/01/2026) pagi, namun kembali diputus pada malam harinya, menurut laporan pemantau jaringan internet NetBlocks.
Di tengah keterbatasan informasi dan perbedaan klaim korban, satu hal menjadi jelas: Iran sedang menghadapi salah satu krisis politik dan kemanusiaan paling serius dalam beberapa dekade terakhir. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan