Beasiswa Afirmasi Dinilai Melenceng, Mahasiswa Nunukan Turun ke Jalan

NUNUKAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/01/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan ketidaktransparanan penyaluran Beasiswa Harapan Energi Baru yang dinilai tidak berpihak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Aksi dipimpin oleh Harkim Moris Andarias, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, yang bertindak sebagai jenderal lapangan. Ia menyatakan, demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di wilayah perbatasan, khususnya menyangkut keadilan akses bantuan pendidikan.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa penerima beasiswa justru didominasi mahasiswa dari keluarga mampu, bahkan sebagian besar berasal dari keluarga aparatur sipil negara. Sementara mahasiswa dari keluarga tidak mampu banyak yang terpinggirkan,” ujar Moris dalam orasinya.

Menurut Moris, pola penyaluran tersebut bertentangan dengan semangat beasiswa afirmasi yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendidikan dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

Pandangan senada disampaikan Restu Abi Milla, mahasiswa Universitas Bosowa Makassar asal Nunukan. Ia menilai, kondisi sosial ekonomi masyarakat Nunukan yang beragam semestinya menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pendidikan daerah.

“Sebagai daerah perbatasan, Nunukan memiliki banyak mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Beasiswa seharusnya menjadi jalan keluar, bukan malah dinikmati kelompok yang secara finansial sudah mapan,” kata Restu.

Ia menegaskan, jika penyaluran beasiswa terus dilakukan tanpa transparansi dan pengawasan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun. “Ketika bantuan pendidikan lebih banyak jatuh ke tangan yang tidak tepat sasaran, rasa keadilan sosial akan runtuh dan masyarakat berhak mempertanyakan integritas kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Forum Mahasiswa Demokrasi menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni meminta pembukaan data penerima beasiswa secara terbuka yang mencakup kriteria seleksi, jumlah penerima, serta latar belakang ekonomi mahasiswa. Mereka juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran beasiswa agar tidak didominasi oleh mahasiswa dari keluarga mampu, khususnya yang orang tuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, mahasiswa menuntut agar penyaluran beasiswa benar-benar diberikan secara adil dan tepat sasaran kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Forum Mahasiswa Demokrasi juga meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program beasiswa agar berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta mendorong pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan beasiswa. Tak hanya itu, mereka juga menuntut penghentian bantuan bagi mahasiswa dari golongan sangat mampu untuk kemudian mengalihkan kuota beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu di perguruan tinggi terkait.

Restu juga secara khusus menyoroti Beasiswa Afirmasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Menurutnya, sejak proses seleksi hingga pengumuman hasil, tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.

“Seleksi dan hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara jelas. Bahkan, ada indikasi sekitar 70 persen penerima berasal dari keluarga mampu. Ini jelas menyimpang dari tujuan beasiswa afirmasi,” ujarnya.

Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah daerah memberikan kejelasan dan perbaikan sistem. “Yang kami tuntut sederhana, transparansi dan keberpihakan. Jika terbukti penerimanya tidak layak, maka harus diganti. Beasiswa afirmasi itu untuk yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. []

Admin03