3.117 Tewas Versi Teheran, Kelompok HAM Sebut Angka Dimanipulasi

TEHERAN — Pemerintah Iran akhirnya merilis laporan resmi mengenai jumlah korban tewas selama rangkaian demonstrasi besar-besaran yang mengguncang negara tersebut sejak akhir Desember 2025. Dalam pernyataan perdananya pada Rabu (21/01/2026), Yayasan Veteran dan Martir Iran mengklaim sedikitnya 3.117 orang meninggal dunia selama aksi protes berlangsung.

Data tersebut, yang disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, langsung memicu kontroversi. Pasalnya, mayoritas korban yang dilaporkan justru berasal dari kalangan aparat keamanan. Pemerintah Iran menyebut 2.427 korban sebagai anggota pasukan keamanan yang dinilai gugur dalam tugas dan dikategorikan sebagai “martir” serta warga yang tidak bersalah.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, menegaskan bahwa sisanya, sekitar 690 orang, diklaim sebagai kelompok perusuh bersenjata dan pihak yang menyerang fasilitas militer serta institusi negara.

“Korban di luar aparat merupakan kelompok yang terlibat dalam aksi kekerasan dan serangan terhadap kepentingan negara,” ujar Pourjamshidian, sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Ia bahkan menilai besarnya jumlah aparat yang tewas menjadi bukti bahwa pasukan keamanan telah bersikap menahan diri dalam menghadapi demonstrasi yang semakin brutal. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan laporan berbagai lembaga hak asasi manusia internasional.

Yayasan Veteran dan Martir Iran juga menuding negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, berada di balik kekerasan yang terjadi. Washington dituduh memberi dukungan logistik dan persenjataan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan.

Namun, klaim pemerintah Iran dibantah keras oleh kelompok pemantau independen. Direktur organisasi Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, Mahmood Amiry-Moghaddam, menyatakan angka korban tewas yang diumumkan Teheran jauh dari kenyataan di lapangan.

“Pengalaman sebelumnya menunjukkan otoritas Iran secara sistematis mengecilkan skala kekerasan yang dilakukan negara terhadap warga sipil,” kata Moghaddam kepada AFP.

Ia memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Jika pola pelaporan eksekusi dan penindakan sebelumnya dijadikan acuan, korban jiwa akibat demonstrasi ini bisa mencapai puluhan ribu orang.

Berbagai kelompok HAM, termasuk Amnesty International, menuding aparat keamanan Iran secara sengaja menargetkan demonstran dengan peluru tajam. Laporan menyebut tembakan diarahkan dari posisi tinggi, termasuk atap gedung, dengan sasaran bagian vital seperti mata dan kepala.

Hingga kini, verifikasi independen atas jumlah korban masih sulit dilakukan. Pemadaman internet yang diberlakukan pemerintah Iran selama lebih dari 300 jam membuat pengumpulan data menjadi sangat terbatas. Akses media asing dan organisasi pemantau juga nyaris sepenuhnya tertutup.

Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh krisis ekonomi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok ini kemudian berkembang menjadi gerakan politik terbuka yang menuntut berakhirnya kekuasaan rezim ulama yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam 1979. Seruan pengunduran diri Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menggema di berbagai kota.

Gerakan oposisi juga memperoleh dukungan dari putra mahkota terakhir Iran, Reza Pahlavi, yang menyerukan mobilisasi massa dan perubahan rezim. Pemerintah Iran sendiri meyakini aksi protes ini merupakan bagian dari skenario campur tangan Amerika Serikat dan sekutunya. []

Admin04