Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Indonesia bersama sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim menyatakan bergabung dengan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lembaga internasional baru ini diklaim akan berperan dalam mengurus gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, namun kehadirannya justru memicu kekhawatiran dan berbagai pertanyaan mengenai arah politik global serta masa depan tata kelola perdamaian internasional.
Salah satu sorotan utama terhadap Dewan Perdamaian Trump adalah susunan dewan eksekutifnya yang tidak melibatkan perwakilan warga Palestina. Sebaliknya, lembaga tersebut justru memasukkan nama Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang dikenal sebagai pendukung invasi Irak pada 2003, sebuah keputusan yang menuai kritik luas.
Selain komposisi keanggotaan, publik internasional juga mempertanyakan biaya keanggotaan permanen yang disebut mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun, serta belum jelasnya mekanisme bagaimana lembaga ini akan mengambil alih sebagian peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui pernyataan bersama yang diunggah Kementerian Luar Negeri Indonesia di platform X, disebutkan bahwa menteri luar negeri dari Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump.
“Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing,” tulis pernyataan bersama yang diunggah akun Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kamis (22/01/2026).
Negara-negara tersebut menegaskan kembali dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump, khususnya terkait gencatan senjata permanen dan rekonstruksi Gaza. Pernyataan itu juga menekankan dorongan bagi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki kedaulatan negara sesuai hukum internasional. “Sehingga ini membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut,” demikian pernyataan bersama itu.
Sejumlah laporan menyebutkan puluhan pemimpin dunia telah menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump. Selain Indonesia, undangan tersebut juga dikirimkan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Siprus Nikos Christodoulides, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.
Beberapa negara lain, seperti Rusia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Vatikan, disebut masih mempertimbangkan keikutsertaan mereka.
Sejumlah negara secara terbuka menyatakan kesediaan bergabung, di antaranya Albania, Argentina, Hungaria, Kazakhstan, Paraguay, dan Uzbekistan. Selain itu, Bahrain, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Maroko, dan Vietnam telah mendaftarkan diri.
Kanada menyatakan ikut serta, namun Perdana Menteri Mark Carney menegaskan negaranya tidak akan membayar biaya keanggotaan. Sementara itu, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menolak undangan tersebut karena badan itu dinilai “secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas.”
Piagam Dewan Perdamaian akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi menyatakan terikat di dalamnya. Seorang pejabat AS kepada CBS News menyebutkan tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung. Namun, bagi negara yang ingin menjadi anggota permanen, diwajibkan membayar biaya US$1 miliar atau hanya memperoleh status keanggotaan sementara selama tiga tahun.
Dana tersebut diklaim akan digunakan untuk mendanai rekonstruksi Gaza. Namun, dokumen draf piagam yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian berpotensi diperluas untuk menangani konflik global lain, dengan Trump disebut akan memimpin dewan tersebut seumur hidup, meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden AS.
Dalam surat undangannya, Trump menyebut Dewan Perdamaian akan “mengambil pendekatan baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global.” Pernyataan ini dinilai berpotensi mengancam fungsi Dewan Keamanan PBB.
Sumber yang dekat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada AFP bahwa piagam tersebut “melampaui kerangka kerja Gaza” dan menimbulkan pertanyaan serius terkait penghormatan terhadap struktur PBB.
Khaled Elgindy dari Quincy Institute for Responsible Statecraft mengatakan kepada Reuters: “Rasanya pemerintahan mereka ingin memperluas jangkauan Dewan Perdamaian dan bahkan berencana mengganti sistem PBB saat ini,” kata Elgindy.
“Jadi, jelas bahwa Gaza mungkin menjadi awal, bukan akhir dari Dewan tersebut menurut pemerintahan Trump,” ujarnya.
Dewan Perdamaian memiliki dua badan utama, yakni Dewan Eksekutif Pendiri yang berfokus pada diplomasi dan investasi, serta Dewan Eksekutif Gaza yang mengawasi pemerintahan sementara dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Trump akan memimpin Dewan Eksekutif Pendiri yang beranggotakan tujuh orang, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff, Jared Kushner, serta Tony Blair. Masuknya Blair menuai kontroversi mengingat perannya dalam Perang Irak 2003.
Hingga kini, tidak terdapat warga Palestina dalam dua dewan eksekutif tersebut. Politisi Palestina Mustafa Barghouti mengatakan kepada BBC: “Sepertinya ini hanya dewan Amerika, dengan beberapa unsur internasional.”
Ia juga menilai peran administratif Palestina masih tidak jelas dan berpotensi menyulitkan proses rekonstruksi.
Saat ini, sekitar 80 persen bangunan di Gaza dilaporkan hancur atau rusak, menghasilkan sekitar 60 juta ton puing-puing. Gencatan senjata yang berjalan pun masih rapuh, dengan ratusan korban jiwa tercatat sejak diberlakukan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, muncul pertanyaan besar apakah Dewan Perdamaian Trump benar-benar mampu mendorong perubahan nyata dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan, atau justru akan menambah kompleksitas geopolitik global. []
Admin03
